Share

Nurdin Abdullah Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp6,8 Miliar dan Hak Politik Dicabut

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 15 November 2021 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 15 337 2502069 nurdin-abdullah-dituntut-bayar-uang-pengganti-rp6-8-miliar-dan-hak-politik-dicabut-HuDrbCVNEa.jpg Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah juga dituntut bayar uang pengganti Rp6,8 miliar dan hak politik dicabut. (Foto : Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Nurdin Abdullah dituntut tim jaksa KPK untuk membayar uang pengganti Rp3,18 miliar dan 350.000 dolar Singapura atau setara Rp3,67 miliar. Jika dikalkulasikan, uang pengganti yang harus dibayarkan Nurdin Abdullah sekira Rp6,8 miliar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.187.600.000 (Rp3,18 miliar) miliar dan 350.000 dolar Singapura," kata Jaksa KPK, Zainal Abidin saat membacakan surat tuntutan yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Senin (15/11/2021).

Jaksa menjelaskan, uang pengganti Rp6,8 miliar itu wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana selama satu tahun," imbuhnya.

Jaksa juga menuntut hak politik Nurdin Abdullah dicabut. Nurdin dituntut agat dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung setelah selesai menjalani hukuman penjara.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, jaksa KPK menuntut Nurdin Abdullah dipenjara selama tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan. Jaksa meyakini Nurdin Abdullah telah menerima suap dan gratifikasi bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat, terkait sejumlah proyek di Sulawesi Selatan.

Baca Juga : Gubernur Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui terkait Suap dan Gratifikasi

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jaksa meyakini Nurdin Abdullah menerima 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Agung Sucipto. Nurdin juga mengarahkan Agung Sucipto agar berkomunikasi dengan Edy Rahmat jika ada kendala ataupun ingin memberikan sesuatu.

Jaksa menyebut, Nurdin Abdullah pernah menyuruh Edy Rahmat meminta uang ke Agung Sucipto dalam rangka membantu relawan. Edy menyanggupi perintah Nurdin Abdullah. Edy pun menyampaikan arahan Nurdin tersebut ke Agung Sucipto.

Edy Rahmat juga pernah menerima langsung uang Rp2,5 miliar dari Agung Sucipto di jalan dekat rumah makan nelayan. Uang itu, diyakini jaksa, diserahterimakan atas perintah dari Nurdin Abdullah. Uang itu diyakini berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto.

Sementara terkait gratifikasi, jaksa meyakini Nurdin Abdullah menerima uang dari kontraktor lainnya, yaitu H Momo, Ferry Tanriadi, Petrus Yalim, Robert Wijoyo. Nurdin menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sejumlah Rp6,5 miliar dan 200 ribu dolar Singapura.

Atas perbuatannya, Nurdin dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terkait gratifikasi, Nurdin dituntut melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini