Share

3 Tahun Berturut-turut, Ditjen Dukcapil Kemendagri Raih Inovasi KIPP

Antara, · Rabu 10 November 2021 21:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 10 337 2499899 3-tahun-berturut-turut-ditjen-dukcapil-kemendagri-raih-inovasi-kipp-dWYdpQHmxp.jpg Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh (Foto: Antara)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) selama tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan Top Inovasi Terpuji KIPP dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan RB).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Dukcapil Kemendagri tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan mulai tahun 2019, 2020, ingga 2021.

Baca Juga:  Punya Akta Kelahiran, Nama Anak Terpanjang di Tuban Akhirnya Diubah Jadi Begini

Dukcapil Kemendagri pada 2019 masuk Top 45 dengan inovasi SUPERTAJAM, yaitu penerapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran.

Setahun setelahnya, Dukcapil Kemendagri kembali mendapat tempat terhormat tersebut dengan aplikasi i-Pop atau Indonesia’s population and civil registration map (peta kependudukan dan pencatatan sipil Indonesia).

Kali ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB atas penerapan inovasi tanda tangan elektronik atau D’SIGN (Dukcapil digital signature).

D’SIGN diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 yang diselenggarakan Kemenpan RB, dan berhasil masuk menjadi Top 45 Inovasi dari sekitar 20 ribuan inovasi lainnya.

“Setelah kami kaji ternyata penyebab lamanya proses adminduk disebabkan karena masih menggunakan tanda tangan basah secara manual dan cap sehingga pejabat Dukcapil di daerah harus selalu berada di kantor. Padahal pejabatnya harus "mobile" untuk berbagai kegiatan,” kata Zudan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (11/10/2021).

Baca Juga:  Kemendagri Kaji Usulan Penetapan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional

Dia mengatakan, penerapan D’SIGN untuk pengurusan dokumen kependudukan di daerah dengan jumlah penduduk 500 ribuan dapat selesai dalam hitungan menit. Sedangkan daerah dengan jumlah pendudukan 1 jutaan dapat selesai dalam waktu satu sampai dua hari.

Penerapan D’SIGN telah membuat dokumen kependudukan tidak perlu lagi dilegalisir karena keabsahannya dapat diuji dengan memindai QR Code. “Dengan QR Code, dokumen kependudukan dapat dicetak secara mandiri oleh penduduk menggunakan kertas HVS biasa sehingga berhasil menghemat Rp450 miliar anggaran negara setiap tahunnya,” kata Zudan.

(Ari)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini