Share

KPK Panggil Enam Saksi Telisik Kasus Korupsi Pengaturan Cukai Bintan

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 09 November 2021 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 09 337 2498990 kpk-panggil-enam-saksi-telisik-kasus-korupsi-pengaturan-cukai-bintan-I2VMWDbaCt.jpg Gedung KPK. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam orang untuk diperiksa terkait dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Mereka yakni, Direktur PT Yofa Niaga Fastya tahun 2010 s.d. 2017, Yhordanus; Direktur PT Berlian Inti Sukses dan PT Karya Putri Makmur, Aman; Direktur CV Three Star Bintan Tahun, Agus; Manager Operasional PT Bintan Muda Gemilang, Sandi; Direktur PT Sinar Niaga Mandiri, Junaedy Bahar dan seorang pihak swasta Budiyanto.

Mereka bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bupati Bintan Apri Sujadi (AS).

"Hari ini (9/11) tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018 untuk tersangka AS. Pemeriksaan dilakukan di Kantor PolresTanjung Pinang alamat Jalan A. Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KPK Bakal Hibahkan Barang Rampasan pada 5 Instansi

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd. Saleh H. Umar (MSU) sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa akibat ulah Apri dan Saleh, negara dirugikan Rp 250 miliar.

"Perbuatan para Tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp250 Miliar," ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Perbuatan para Tersangka, diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan, sbb : ∼ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017. ∼ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.

"Atas perbuatannya AS dari tahun 2017 s/d 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 Miliar dan tersangka MSU dari tahun 2017 s/d 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp800 juta," kata Alex.

Atas perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini