Share

KPK Periksa Pejabat hingga Sekretaris DPRD Bintan Terkait Korupsi Cukai

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 08 November 2021 13:50 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 08 337 2498441 kpk-periksa-pejabat-hingga-sekretaris-dprd-bintan-terkait-korupsi-cukai-qVtWlavApy.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Tahun 2016-2018, hari ini.

Keenam saksi tersebut adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan sekaligus mantan Wakil Kepala BP Bintan, M Hendri; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Bintan sekaligus mantan Kepala BP Bintan, Mardhiah.

Saksi lainnya adalah Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan, Edi Pribadi; Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, Risteuli Napitupulu; Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Bintan, Alfeni Harmi; serta Anggota Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan, Radif Anandra.

Baca Juga : Kasus Korupsi Pengaturan Cukai, KPK Panggil Wakil Bupati Bintan

"Pemeriksaan para saksi dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang untuk tersangka AS (Apri Sujadi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (8/11/2021).

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintan, Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan tahun 2016-2018.

Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan, Mohd Saleh Umar.

Dalam perkaranya, Apri diduga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6,3 miliar terkait pengaturan barang kena cukai berupa rokok dan minuman alkohol (minol) sejak tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan Mohd Saleh, diduga menerima uang sejumlah Rp800 juta dari hasil tindak pidana korupsinya dengan Apri tersebut.

Perbuatan keduanya telah merugikan negara sekira Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini