KPK Periksa Camat Hingga Pejabat Sekda Probolinggo Terkait Suap Jual Beli Jabatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 05 November 2021 11:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 05 337 2497120 kpk-periksa-camat-hingga-pejabat-sekda-probolinggo-terkait-suap-jual-beli-jabatan-Efbu9ODDMu.jpg Puput Tantriana Sari

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Camat Kraksaan, Ponirin dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Probolinggo, Heri, pada hari ini. Keduanya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo untuk tersangka Puput Tantriana Sari (PTS).

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, untuk tersangka PTS dkk. Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (5/11/2021).

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap keduanya. Diduga, keduanya mengetahui kronologis jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang menjerat Bupatinya, Puput Tantriana Sari (PTS).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan Anggota DPR RI sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo.

Infografis OTT Bupati Probolinggo

Baca Juga: Dugaan Suap Menyuap Jabatan Kades di Probolinggo, Begini Konstruksi Perkaranya

KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka. Adapun, 20 orang tersangka lainnya itu yakni, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Probolinggo.

Dalam perkara suapnya, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana diduga mematok harga sekira Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa Rp5 juta per hektar, untuk jabatan kepala desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta uang suap dari para calon kepala desa melalui camat atau pejabat desa. KPK berhasil menyita uang Rp362,5 juta saat OTT yang diduga merupakan suap dari para calon kepala desa untuk Puput Tantriana dan Hasan.

Setelah dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Puput Tantriana Sari bersama-sama suaminya, Hasan Aminuddin. KPK kemudian menjerat keduanya sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan TPPU.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini