KPK: Suap Kerap Jadi Modus Pelaku Usaha untuk Dapat Proyek dari Pemerintah

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 05 November 2021 07:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 05 337 2496991 kpk-suap-kerap-jadi-modus-pelaku-usaha-untuk-dapat-proyek-dari-pemerintah-oGn1MMuNP6.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menyatakan, bahwa suap menjadi modus yang paling sering dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan proyek pekerjaan dari pemerintah. Tak sedikit KPK menangani kasus suap terkait proyek pengadaan yang menyeret pelaku usaha serta pejabat negara.

"Suap menjadi modus yang sering dilakukan para pelaku usaha untuk memperoleh proyek dari pemerintah," tegas Setyo Budiyanto di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/11/2021).

Baca juga:  Jadi Tersangka, Orang Kepercayaan Zumi Zola Kecipratan Uang Haram Rp6 Miliar

Kongkalikong jahat antara pelaku usaha dan pemerintah terkait proyek pengadaan barang dan jasa sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban praktik suap antara pelaku usaha dan pejabat negara.

Sebab, pengadaan barang dan jasa untuk sebuah proyek di daerah menjadi tidak berkualitas karena praktik suap tersebut. Proses pengecekan kualitas barang dan jasa kerap tidak dilakukan dengan baik setelah adanya praktik suap.

"Konsekuensinya, pelaku usaha akan menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan agar tetap memperoleh keuntungan. Alhasil, masyarakatlah yang menjadi pihak paling dirugikan karena kualitas barang dan jasa yang dihasilkan tersebut tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya," jelasnya.

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Pemberian Fasilitas untuk Pejabat Kuansing Urus Izin Sawit

Bahkan, diungkapkan Setyo, praktik jahat suap menyuap antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah sudah diatur sejak proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hal itu yang kemudian membuat miris KPK. Sebab, kasus yang paling banyak ditangani KPK hingga saat ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

"Permufakatan jahat korupsi antara penyelenggara Negara dengan pelaku usaha pada pengadaan barang dan jasa seringkali kali tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan saja, namun juga sering terjadi sejak pada tahap perencanaan bahkan hingga pengawasannya," pungkasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini