Nurul Ghufron Tegaskan Musuh Gubernur Bukan KPK, Tapi Korupsi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 04 November 2021 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 04 337 2496809 nurul-ghufron-tegaskan-musuh-gubernur-bukan-kpk-tapi-korupsi-vsCNOnxVJp.jpg Wakil Ketua KPK, Gufron (foto: ist)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menegaskan bahwa musuh gubernur sebenarnya bukan lembaga antirasuh, jajaran kepolisian, ataupun kejaksaan. Kata Ghufron, musuh gubernur yang sebenarnya adalah perilaku korupsi.

"Siapa itu musuh Gubernur? Musuh Gubernur bukan KPK, Polda, Kejati atau DPRD. Musuh visi Gubernur adalah korupsi," tegas Ghufron saat mengikuti Rapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/11/2021).

Baca juga:  KPK Duga Bupati Banjarnegara Kerap Minta Fee Proyek kepada Para Pengusaha

Dalam kesempatan itu, Ghufron juga mengingatkan kepada jajaran kepala daerah di Maluku untuk mewujudkan janji kampanye bagi rakyatnya. Kata Ghufron, salah satu mewujudkan janji kampanye para kepala daerah yakni dengan tidak berperilaku koruptif.

"Janji kampanye yang menjadi tujuan dan visi kepala daerah akan sulit terwujud jika kepala daerah tidak mampu menghadapi musuhnya," terangnya.

Baca juga:  Suap Perizinan HGU Sawit, KPK Panggil Camat dan Kades Kuansing

Lebih lanjut, Ghufron membeberkan kepada para kepala daerah soal dampak korupsi yang dapat merusak pasar, harga, hingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Bahkan, sambungnya, korupsi juga dapat merusak proses demokrasi.

"Juga meruntuhkan hukum, melanggar ham, dan menurunkan kualitas hidup serta pembangunan berkelanjutan," imbuhnya.

Ghufron berharap kepada para kepala daerah di Maluku agar memiliki kesadaran dan kontrol diri untuk tidak memanfaatkan kewenangan sebagai pejabat publik dan keuangan daerah. Ia juga mengingatkan musuh eksternal para kepala daerah yakni, pihak-pihak yang mencari keuntungan.

"KPK mencatat 152 kepala daerah pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004 - 31 maret 2021. Kami berharap jumlah ini tidak bertambah," ujar Ghufron.

Lebih lanjut, Ghufron juga meminta kepala daerah di Maluku untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing. Sebab, capaian MCP di Maluku masih rendah.

"Capaian MCP wilayah Maluku hingga Oktober 2021 rata-ratanya sebesar 36,29. Angka ini masih berada di level tengah dari capaian rata-rata nasional. Saya minta terus ditingkatkan sampai akhir tahun," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini