Share

KPK Ungkap Dugaan Penyimpangan Penerbitan Rekomendasi Izin BPN di Kuansing

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 03 November 2021 11:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 03 337 2495963 kpk-ungkap-dugaan-penyimpangan-penerbitan-rekomendasi-izin-bpn-di-kuansing-75MIsXsc0S.jpg KPK (Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan penyimpangan pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. KPK mengklarifikasi dugaan penyimpangan tersebut ke sejumlah pihak.

KPK mengungkap dugaan penyimpangan itu setelah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit PT Adimulia Agrolestari di Kuansing, pada Selasa, 2 November 2021.

Sejumlah saksi yang diklarifikasi terkait dugaan penyimpangan tersebut yakni, Kabid Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau, Dwi Handaka, dan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Kuantan Singingi, Ibrahim Dasuki.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses perizinan HGU PT AA. Disamping itu juga diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (3/11/2021).

Penyidik juga mengklarifikasi soal aliran uang dugaan suap untuk Bupati nonaktif Kuansing, Andi Putra, melalui sejumlah saksi pada pemeriksaan kemarin. Saksi-saksi tersebut yakni, ajudan Andi Putra, Hendri Kurniadi; Staf Bagian Umum Pemkab Kuansing, Andri Meiriki.

Kemudian, Plt Kepala DPMPTSPTK, Mardiansyah; Asisten 1 Setda Kuansing, Muhjelan; Protokoler Setda Kuansing, Riko; serta tiga orang Sopir, Deli, Yuda, dan Sabri.

Baca Juga : Bupati Kuansing Bantah Kena OTT, KPK Kantongi Bukti Suap

"Pada pemeriksaan saksi-saksi ini tim penyidik juga kembali memperdalam mengenai dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka AP," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.

Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan suap.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini