Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati Para Koruptor

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 28 Oktober 2021 20:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 28 337 2493368 jaksa-agung-kaji-hukuman-mati-para-koruptor-JdufPv2yvn.jpg Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto : Okezone.com)

JAKARTA- Jaksa Agung St Burhanuddin akan mengkaji hukuman mati kepada pada para terdakwa kasus megakorupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan kasus Jiwasraya. Hal itu melihat kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut yang mencapai triliunan.

Burhanuddin melalui keterangan yang disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengaku sangat prihatin atas kerugian yang terjadi akibat korupsi kasus Jiwasraya yang mencapai Rp16,8 triliun dan ASABRI sebesar Rp22,78 triliun. Hal itu sangat berdampak luas pada masyarakat dan para prajurit.

"Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak-hak pegawai dalam jaminan sosial, demikian pula perkara korupsi di ASABRI terkait dengan hak-hak seluruh prajurit dimana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua," kata Burhanuddin, Kamis (28/10/2021).

Atas kasus tersebut Burhanuddin mengaku akan mengkaji ulang kemungkinan penerapan hukuman mati kepada para terdakwa kasus korupsi. Dia menilai hal itu sebagai upaya memberikan efek jera kepada par koruptor.

"Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud, tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia," tuturnya.

Baca Juga : Tok! Pemerkosa Siswi SMP hingga Tewas di Aceh Divonis Hukuman Mati

Dia menyebut akan sebanyak mungkin menelusuri aset para terdakwa yang berasal dari kasus korupsi tersebut. Hasil rampasan aset tersebut akan diberikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

"Kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan yaitu bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi," pungkasnya.

(aky)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini