KPK: Korupsi Warisi Malapetaka untuk Anak Cucu

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 27 Oktober 2021 09:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 27 337 2492364 kpk-korupsi-warisi-malapetaka-untuk-anak-cucu-ZoQ1fKA887.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut bahwa korupsi dapat merusak tatanan ekonomi termasuk eksploitasi sumber daya alam.

Menurut dia, korupsi bahkan dapat mewarisi malapetaka bagi generasi muda kedepannya.

“Gara-gara suap ekspolitasi sumber daya alam tidak terkendali, sehingga mewarisi malapetaka kepada anak cucu,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Ghufron menyampaikan statistik penanganan korupsi paling banyak dengan modus suap, yakni sebanyak 739 kasus. Kasus tersebut melibatkan pihak swasta ketika berkaitan denan pengurusan izin dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Dia memastikan bahwa hal tersebut terjadi hampir di semua daerah. Saat ini, katanya, 27 kepala daerah dari 34 provinsi tersangkut tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK: Tingginya Biaya Politik Jadi Faktor Kepala Daerah Korupsi

Salah satu penyebabnya, kata Ghufron karena biaya politik tinggi. Bahkan, katanya, jauh lebih mahal dibandingkan total harta yang dimiliki oleh pasangan calon.

“Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp5-10 Miliar, sangat jauh dibandingkan dengan hartanya,” kata Ghufron.

Baca juga: Rugikan Negara Rp5,2 Miliar, KPK Supervisi Kasus Korupsi Benih Bawang Merah

Calon Bupati, lanjutnya, memerlukan dana dari sponsor yang di kemudian hari berpotensi menagih modal kembali melalui pengadaan barang dan jasa yang ada di pemda.

Ghufron pun mengajak semua pihak untuk membangun integritas bangsa dari pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.

“Bangunan rumah Bangsa Indonesia akan hancur jika korupsi. Tujuan Nasional sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, tidak akan terwujud,” tegasnya.

Maka dari itu, lanjut Ghufron, KPK melakukan insersi dalam benuk implementasi pendidikan antikorupsi dalam bentuk insersi dan kegiatan kemahasiswaan.

“Ada tiga elemen integritas, yaitu yang pertama, tata nilai. Bagaimana memahami dan membiasakan. Kedua, tata kelola yaitu internalisasi dalam pengelolaan. Dan ketiga, tata sejahtera (kesejahteraan),” pungkasnya.

Baca juga: Bupati Kuansing Bakal Langsung Ditahan KPK Setibanya di Jakarta

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini