Rugikan Negara Rp5,2 Miliar, KPK Supervisi Kasus Korupsi Benih Bawang Merah

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 26 Oktober 2021 21:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 26 337 2492198 rugikan-negara-rp5-2-miliar-kpk-supervisi-kasus-korupsi-benih-bawang-merah-PFlbQrUlfG.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun anggaran 2018. Di mana, kasus ini sebelumnya tengah disidik Polda NTT.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menjelaskan, awalnya kasus tersebut memang sempat disidik oleh jajaran Polda NTT. Namun kemudian, kasus tersebut dihentikan pada 31 Agustus 2021 setelah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan putusan gugatan praperadilan.

"Per 31 Agustus 2021 statusnya SP3 karena adanya putusan praperadilan," kata Lili saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Mapolda NTT, Selasa (26/10/2021).

Lili menjelaskan alasan KPK melakukan supervisi kasus tersebut dari Polda NTT. Sebab, kasus tersebut kerugian keuangan negara cukup besar yakni, Rp5,2 miliar. Selain itu, KPK juga mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa kasusnya tak kunjung rampung.

Baca Juga : KPK Geledah Rumah Pribadi Bupati Kuansing, Sejumlah Dokumen Diamankan

"Alasan KPK melakukan supervisi perkara tersebut yaitu pertama, menjadi perhatian masyarakat dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima KPK," beber Lili.

"Kedua, perkara sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ketiga, P-19 sebanyak tujuh kali. Dan keempat, kerugian negara sebesar Rp5,2 Miliar," sambungnya.

Sebelumnya, KPK melalui Unit Koordinator Wilayah sempat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan gelar perkara bersama terkait dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malaka, NTT Tahun Anggaran 2018, pada 10 Desember 2020.

Gelar perkara tersebut dilakukan bersama dengan Polda, Kejati NTT, Bareskrim Polri, Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dihadiri juga oleh ahli teknis serta tim pengawasan Kejaksaan Agung.

Hasil gelar perkara disepakati bahwa para pihak terkait dalam perkara dimaksud yang memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini