Sekda Nonaktif Tanjungbalai Segera Disidang soal Kasus Suap Jual Beli Jabatan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 22 Oktober 2021 09:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 22 337 2489949 sekda-nonaktif-tanjungbalai-segera-disidang-soal-kasus-suap-jual-beli-jabatan-I2khiwpTd0.jpg Sekda nonaktif Tanjungbalai segera disidang terkait kasus suap jual-beli jabatan. (MNC Portal)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Tanjungbalai, Yusmada (YM). Berkas penyidikan Yusmada terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai juga telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Tim jaksa telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) atas nama tersangka YM (Yusmada) dari tim penyidik karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (22/10/2021).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan Yusmada. Rencananya, sidang kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Tanjungbalai dengan terdakwa Yusmada tersebut bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

"Dalam waktu 14 hari kerja, segera dilakukan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor oleh tim jaksa. Persidangan nantinya diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan," ujar Ali.

Baca Juga : Terpilih Jadi Sekda, Yusmada Dimintai Rp200 Juta oleh Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai

Setelah berkas penyidikan diterima, penahanan terhadap Yusmanda kedepan akan dilanjutkan oleh tim jaksa. Yusmada akan kembali ditahan untuk 20 hari kedepan, terhitung mulai 21 Oktober sampai 9 November 2021 di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial (MSA) dan Sekda Kota Tanjungbalai, Yusmada (YM) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.

Dalam perkara ini, Syahrial diduga telah menerima uang sebesar Rp200 Juta dari Yusmada. Uang tersebut merupakan suap agar Yusmada diangkat dari jabatan Kepala Dinas PUPR menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai. KPK telah menyita uang Rp100 Juta yang diduga merupakan bagian suap dari Yusmada kepada Syahrial.

Atas perbuatannya tersebut, Yusmada selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan M Syahrial selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini