Pimpinan KPK : Alangkah Baiknya Ada Persidangan Korupsi di Daerah Bisa Setiap Hari

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 21 Oktober 2021 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 21 337 2489494 pimpinan-kpk-alangkah-baiknya-ada-persidangan-korupsi-di-daerah-bisa-setiap-hari-Uj8NA5pKNA.jpg Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi di daerah bisa digelar setiap hari. Hal itu, kata Alex, sapaan karib Alexander, diusulkan agar sidang di daerah bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Demikian diungkapkan Alex saat menjadi pembicara kunci dalam webinar bertajuk 'Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009 : Antara Harapan dan Kenyataan' yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Layar Peradilan, Kamis (21/10/2021).

"Alangkah baiknya misalnya kalau ada persidangan perkara korupsi di daerah yang ditangani oleh KPK, tentu saja itu persidangan itu bisa dilakukan tidak setiap minggu sekali. Barangkali bisa di manfaatkan sidang bisa sekaligus setiap hari," kata Alex.

"Ya tentu dengan persiapan menghadirkan saksi-saksi pada hari-hari selanjutnya. Jadi hal itu akan lebih efektif, lebih efisien, dalam proses penanganan perkara korupsi KPK di pengadilan tipikor di luar daerah," imbuhnya.

Baca Juga : Bupati Kuansing Irit Bicara saat Digiring ke Penjara KPK

Alex menjelaskan, pengadilan tipikor memang tersebar di berbagai kota-kota besar Indonesia. Namun, hal itu juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi para jaksa di KPK. Sebab, para jaksa di KPK harus bolak-balik jika sedang mengadili perkara korupsi yang sidangnya digelar di pengadilan tipikor daerah.

Tentunya, sambung Alex, perjalanan para jaksa dari Jakarta ke daerah membuat anggaran penuntutan di KPK menjadi besar. Sebab, hingga saat ini KPK hanya berada di Jakarta dan tidak ada cabangnya di daerah. Oleh karenanya, Alex mengusulkan agar sidang korupsi di daerah digelar setiap hari untuk meminimalisir biaya penuntutan di KPK.

"Mengingat kedudukan KPK hanya ada di Ibu Kota Jakarta, maka hal itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum utamanya jaksa penuntut umum di KPK," papar Alex menerangkan.

"Di mana, biaya penuntutan menjadi menjadi tinggi dan cukup menyita waktu karena para penuntut umum setiap minggu harus bolak-balik dari jakarta dan lokasi pengadilan tipikor di luar Jakarta, belum lagi jumlah saksi-saksi perkara tipikor yang seringkali jauh lebih banyak daripada perkara lainnya," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini