Share

Penangkapan Terukur, Kebijakan KKP Kelola Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 21 Oktober 2021 10:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 21 337 2489420 penangkapan-terukur-kebijakan-kkp-kelola-sumber-daya-perikanan-berkelanjutan-0cx6sNjpU4.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Perikanan merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19. Pada kuartal kedua 2021, sektor perikanan naik 9,69 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2021 berada di angka 7,07 persen dari triwulan II-2020.

Dari data BPS tersebut diketahui nilai PDB sektor perikanan pada triwulan II sebesar Rp188 triliun atau penyumbang 2,83 persen dari total PDB Nasional.

"Ini kabar baik. Menunjukkan bahwa produktivitas sektor kelautan dan perikanan tidak kendor meski pandemi masih melanda. Kita akan pacu terus agar menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi negara," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya pada Kamis 5 Agustus 2021 lalu.

Setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020 lalu, Trenggono ingin mewujudkan blue economy atau ekonomi biru di KKP. Di mana, salah satu kebijakan yang dirancang adalah penangkapan terukur dan mulai diterapkan pada 2022 mendatang.

Adapun nilai produksi di sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton pertahun.

Baca juga: Tangkap Ikan Terukur Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Penjelasannya

Menurut dia, dengan penangkapan ikan terukur sumber daya perikanan dapat mengukur angka produksi dan batasan penangkapan. Sehingga berdampak pada ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi.

"Terakhir, nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat," kata dia beberapa waktu lalu.

Baca juga: Cara Menteri Trenggono Raup PNBP Rp12 Triliun

Lantas, apa tanggapan nelayan soal wacana penangkapan ikan terukur itu?

Nelayan tradisional di Muara Angke, Jumani menyambut baik rencana KKP yang ingin menerapkan kebijakan penangkapan terukur.

Meski belum mengetahui bagaimana aturan kebijakan ini, ia meyakini bahwa pembagian zonasi tangkap ikan akan memprioritaskan nelayan tradisional lantaran kapal nelayan rata-rata di bawah 30 Gross Tonnage (GT).

"Kami menyambut baik penangkapan terukur ini," kata dia kepada Okezone.

Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari PP 27 Tahun 2021 yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 alias UU Cipta Kerja.

Baca juga: Jangan Jadi Kacang Lupa Kulitnya, Diaspora Harus Bela Negara di Sektor Kelautan dan Perikanan

Aturan ini membagi jalur penangkapan menjadi 3 yakni jalur 1 untuk 0-4 mil dari garis pantai, kemudian jalur 2 untuk 4-12 mil, dan jalur 3 untuk 12 mil sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kapal di atas 30 GT hanya boleh menangkap ikan di jalur 3 di atas 12 mil garis pantai.

Jalur 1 hanya untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal hingga 5 GT, sementara jalur 2 untuk ukuran kapal 5-30 GT.

Meski demikian kapal kecil tetap bisa menangkap ikan ke jalur 2 dan 3 jika memenuhi unsur keselamatan dari kementerian. Hal itu lantaran aturan ini dibuat untuk melindungi nelayan kecil dan sumber daya ikan.

Baca juga: Tegas! Trenggono Tak Ingin Produk Perikanan RI Ditolak Negara Lain

Adapun wacana penangkapan terukur ini akan mengatur zonasi tangkap ikan bagi nelayan tradisional dan industri, hingga zonasi spawning and nursery ground atau tempat tempat berpijah dan bertelurnya beberapa jenis ikan.

Zonasi wilayah tangkap industri di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, WPP 573 perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa, WPP 711 Laut Natuna, WPP 716 Laut Sulawesi, WPP 717 Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, hingga WPP 718 Laut Aru dan Laut Arafuru.

Kemudian untuk zonasi tangkap nelayan tardisional dan hobi berada di WPP 571 Selat Malaka dan Laut Andaman, WPP 712 Laut Jawa, WPP 713 Selat Makassar, serta WPP 715 Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau.

Sementara zonasi spawning and nursery ground berada di WPP 714 Teluk Tolo dan Laut Banda. Zona ini hanya boleh nelayan dengan kapal di bawah 10 GT sehingga kapal lainnya dilarang melakukan penangkapan.

Baca juga: Menteri KKP Tantang Insinyur Indonesia Majukan Kelautan dan Perikanan Indonesia

KKP juga akan mengatur kuota ikan yang ditangkap dengan berdasarkan hasil kajian saintifik Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).

Nantinya hasil tangkapan akan dibawa ke pelabuhan di daerah WPP tersebut untuk selanjutnya dibawa ke kapal penganggkut untuk kemudian didistribusikan ke Jawa sehingga juga akan berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Baca juga: Izin 2.183 Kapal Perikanan Expired, Negara Rugi Rp137 Miliar

Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi KIARA Susan Herawati mengapresiasi penerapan kebijakan penangkapan terukur KKP. Kata dia, kebijakan ini bentuk KKP dalam mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

"Kalau bicara perikanan terukur kita apresiasi ya. Negara ini sudah memikirkan bagaimana sumber daya perikanan ini tidak habis dieksploitasi ke depannya karena ini menjadi tumpuhan masa depan anak-anak kita," ujarnya.

Dia pun mengingatkan agar KKP melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang akan mendapatkan izin untuk penangkapan industri guna memkasimalkan kebijakan ekonomi biru di KKP.

"Dalam konteks kuota dalam perikanan terukur ini harus dijaga dengan benar dan baik karena tentu ada yang berbeda dengan dia yang pergi melaut dengan skala indutri dan nelayanan tradisional. Kami menekankan pada skala industri," ujarnya.

"Sekarang memang tidak ada perizinan untuk nelayan tradisional tapi apakah ke depan kebijakan terukur ini bicara tentang distribusi bahan bakar bersubsidi agar tidak dicabut. Karena diasumsikan ruang (zona) pencurian ikan ini ada dioknum pemain besar bukan nelayan bersubsidi," tuturnya.

Baca juga: Jurus Trenggono Kumpulkan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini