Bupati Kuansing Bakal Langsung Ditahan KPK Setibanya di Jakarta

Indra Purnomo, MNC Portal · Selasa 19 Oktober 2021 23:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 19 337 2488850 bupati-kuansing-bakal-langsung-ditahan-kpk-setibanya-di-jakarta-Ovc63ZQ8vq.jpg Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra (AP) dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari (PT AA), Sudarso (SDR), setibanya di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, Andi Putra dan Sudarso belum dilakukan penahanan dikarenakan masih dilakukan pemeriksaan di Riau. Rencananya, Andi Putra dan Sudarso bakal dibawa ke Jakarta esok hari.

Baca Juga:  Menelisik Politik Dinasti di Kabupaten Kuansing

Adapun Andi Putra dan Sudarso direncanakan bakal ditahan selama 20 hari ke depan hingga 7 November 2021. Andi Putra bakal ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sedangkan, Sudarso akan ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

"Akan dilakukan tindakan antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK dengan dilakukannya isolasi mandiri untuk kedua tersangka tersebut di Rutan tempat penahanan masing-masing," ujar Lili dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (19/10/2021).

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Riau, Andi Putra, dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.

Dalam perkaranya, Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.

"Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," ujar Lili.

Baca Juga:  Berikut Kronologi OTT Bupati Kuansing Andi Putra

Perkara ini bermula, ketika PT Adimulia Agrolestari yang bergerak di bidang sawit mengajukan perpanjangan HGU yang di mulai pada 2019 dan akan berakhir di 2024. Di mana, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang izin tersebut adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU yang diajukan.

"Lokasi kebun kemitraan 20% milik PT AA yang dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar dimana seharusnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi," imbuh Lili.

Lebih lanjut, kata Lili, agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing. Sudarso meminta supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

"Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara SDR dan AP. Dalam pertemuan tersebut AP menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp2 miliar," bebernya.

Setelah adanya pertemuan tersebut, diduga terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut. Sudarso kemudian memberikan uang tanda jadi sebesar Rp700 juta kepada Andi Putra dalam dua kali tahapan.

"Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp500 juta," ucap Lili.

"Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp200 juta," sambungnya.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini