KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Pengurusan Izin Sawit

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 19 Oktober 2021 21:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 19 337 2488801 kpk-tetapkan-bupati-kuansing-tersangka-suap-pengurusan-izin-sawit-0YbX1y2V3v.jpg KPK saat jumpa pers Bupati Kuansing, Andi Putra (foto: MNC Porta;/Arie)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra (AP) sebagai tersangka. Politikus Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di wilayah Kuansing.

Selain Bupati Kuansing, KPK juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni, General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari (PT AA), Sudarso (SDR). Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso, ditetapkan tersangka pemberi suap.

"KPK melakukan penyelidikan sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan dua tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).

Baca juga:  KPK Tangkap 8 Orang terkait OTT di Riau, Salah Satunya Bupati Kuansing

Andi Putra dan Sudarso diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait suap-menyuap pengurusan perpanjangan izin HGU PT Adimulia Agrolestari di Kuansing. Adapun, Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari yang bergerak di bidang sawit.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Terjaring OTT KPK

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini