Presiden Jokowi: Infrastruktur Kesehatan Kita Harus Dibenahi Total!

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 16 Oktober 2021 11:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 16 337 2487219 presiden-jokowi-infrastruktur-kesehatan-kita-harus-dibenahi-total-dURbWeT07g.jpeg Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui infrastruktur kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Hal itu terlihat saat pandemi Covid-19 menghantam Tanah Air. Karena itulah perlu ada pembenahan total agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. 

Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilihat dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

"Ketahanan kesehatan ke depan juga sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang. Mau tidak mau infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Keliahatan sekarang kekurangannya di sebelah mana kelihatan sekali kurang semuanya," tandas Jokowi.

Kepala Negara ingin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kesehatan segera melakukan reformasi besar-besaran dalam rangka perbaikan. BUMN juga diminta sigap merespons kerja sama dengan negara lainnya. Jangan sampai kinerjanya membuat kecewa.

Baca juga: Presiden Jokowi Setop Izin Pinjol Baru!

"Yang paling cepat harus melakukan mereform itu BUMN yang menurut saya urusannya dengan kesehatan. Bukain ke Bangladesh, bukain ke India, datapun sendiri Perdana Menteri Narendra Modi, di sini nggak merespons gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya nggak ngirim tim ke sini, nggak ada tindak lanjut. " tukas Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi ingin perusahaan pelat merah melakukan transformasi bisnis dengan beradaptasi pada kemajuan teknologi. Adaptasi di tengah kemajuan teknologi adalah sebuah keharusan.

"Karena sekali lagi transformasi bisnis, adaptasi teknologi, sudah jadi keharusan. Itungan kita, kita ini balapan punya waktu dua yahun bukan karena 2024, nggak. Memang waktu ini hanya diberi waktu kalau negara mau melompat hanya dua tahun," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini