Share

Tegas! Pemerintah Tutup 4.874 Pinjol Ilegal Pencekik Rakyat Kecil

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 15 Oktober 2021 17:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 15 337 2486946 tegas-pemerintah-tutup-4-874-pinjol-ilegal-pencekik-rakyat-kecil-C4O7hrYsgo.jpg Polisi gerebek kantor pinjol/ ist

JAKARTA — Pinjaman online (pinjol) ilegal yang 'mencekik' masyarakat dengan bunga tinggi menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, banyak masyarakat yang menjadi korban pinjol illegal di berbagai daerah.

(Baca juga: Setelah Jakpus, Polisi Gerebek Kantor Pinjol 'Pencekik' Warga di Tangerang)

Pemerintah pun bertindak tegas dengan menutup ribuan akses layanan financial technology (fintech) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, pihaknya sudah menutup 4.874 akun pinjol ilegal sejak 2018 hingga medio Oktober 2021 ini.

"Kominfo sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini tangg 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjol," ucap Johnny usai menghadiri rapat internal Pemberantasan Pinjol Ilegal di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

(Baca juga: 5 Kasus Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjaman Online)

Dia merincikan pada 2021 saja ada 1.856 akses pinjol ilegal yang telah ditutup pemerintah. Fintech yang tidak terdaftar itu tersebar di website, Google Play Store, Youtube, Facebook, Instagram serta di File Sharing.

Menurut Johnny, pemerintah dan Polri akan menindak tegas aktivitas pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, dalam hal ini, masyarakat kecil yang menjadi korbannya.

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjol ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat internal tentang pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin meresahkan masyarakat.

Rapat ini turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Kemudian, hadir pula Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, pinjol ilegal kerap memberikan kemudahan pencairan dana. Namun demikian bunga yang dibebankan kepada konsumen sangat tinggi.

Tak hanya itu, penagihan kepada konsumen juga kerap meresahkan seperti ancaman, teror, hingga penyebaran data pribadi. Dalam beberapa kasus ada masyarakat yang bunuh diri akibat terlilit pinjol ilegal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini