Bareskrim Kembali Tangkap 21 Sindikat Peretas Situs Pemerintah Jadi Iklan Judi Online

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Kamis 14 Oktober 2021 19:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 14 337 2486471 bareskrim-kembali-tangkap-21-sindikat-peretas-situs-pemerintah-jadi-iklan-judi-online-hYUv2cd6b6.jpg Ilustrasi penjara (Foto: Antara)

JAKARTA - Dittipidsiber Bareskrim Polri kembali menangkap 21 sindikat peretas situs pemerintah menjadi iklan judi online di dua lokasi berbeda kawasan Jakarta. 

Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso menyebut penangkapan tersebut hasil pengembangan penangkapan 19 tersangka dengan kasus yang sama di Boyolali, Bondowoso, Malang, hingga Jakarta Barat.

"Kami mewakili Dirtipidsiber akan menyampaikan terkait hasil pengungkapan kasus ilegal akses dan perjudian online. Berangkat dari pengungkapan kasus ilegal akses dengan modus operandi menanamkan script atau backlink terhadap 55 situs yang 12 di antaranya situs pemerintah," ucap Rizki saat jumpa pers di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga:  Situs Kementerian dan Lembaga Disusupi Iklan Judi Online, Polri Komunikasi dengan Kominfo

Rizki berhasil mengamankan 2 orang pembuat backlink di kawasan Jakarta Barat. Sementara 19 orang di antaranya berperan sebagai penyelenggara judi online diamankan di kawasan Jakarta Utara.

"Kami berhasil mengamankan 2 orang di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Pelaku berinisial B dan Y. Pelaku ini melakukan penanaman script atau backlink di situs yang dituju dengan tujuan meningkatkan rating dan mempromosikan situs perjudian online," ungkapnya.

"Kemudian, dari hasil pengembangan penyelidikan, kami berhasil mengungkap adanya praktik perjudian online melalui situs di Jakarta Utara. Kemarin malam, kami berhasil mengamankan 19 orang. Saat ini, masih dalam proses pemeriksaan," imbuhnya.

Baca Juga:  BIN Pastikan Servernya Tidak Diretas Hacker China

Lebih lanjut, Rizki menyebut ke 21 tersangka terancam pasal berlapis atas perbuatannya. "Pasal yang kami sangkakan, yaitu Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang ITE, Pasal 303 KUHP, dan Pasal 3, 4, dan 5 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tutupnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini