Satgas Covid-19 Tetapkan 7 Pintu Masuk ke Indonesia untuk WNI, Ini Daftarnya

Binti Mufarida, Sindonews · Kamis 14 Oktober 2021 11:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 14 337 2486100 satgas-covid-19-tetapkan-7-pintu-masuk-ke-indonesia-untuk-wni-ini-daftarnya-UxeU3YPSVZ.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional yang efektif berlaku sejak 13 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021.

Dalam SK tersebut, Ganip menetapkan ada 7 pintu masuk ke Indonesia yang dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ke-7 pintu masuk tersebut yakni dua bandar udara Soekarno Hatta dan Samratulangi; tiga Pelabuhan laut Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan; dan dua Pos lintas batas negara Aruk dan Entikong sebagai entry poin bagi warga negara pelaku perjalanan internasional.

SK ini juga menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat karantina WNI pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui entry point bandara Soekarno Hatta, Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR.

Baca juga: SE 20/21: Perjalanan Internasional Jalani Karantina 5 Hari

Tempat karantina ini khusus ditujukan untuk WNI yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia.

Baca juga: BNPB Distribusikan Lebih dari 2 Juta Masker dalam Perhelatan PON Papua

Kemudian untuk pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri, dan pegawai pemerintah yang Kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Ganip dikutip dalam SK 14/21, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: 1.712 Orang di Jakarta Timur Terciduk Langgar Prokes

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini