JAKARTA — Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai. Akibatnya bantuan yang diberikan pemerintah tidak tersalurkan tepat sasaran. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Ambon, Maluku, Rabu 13 Oktober 2021.
“Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana bantuan tersebut harus tepat sasaran,” ucapnya dikutip dari rilis tertulis, Kamis (14/10/2021).
Wapres menekankan, bahwa ada perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrem. Hal ini akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan.
“Sehubungan dengan itu, saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” pinta Wapres.
Baca Juga :Â Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Wapres Perintahkan Perbaikan Data
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Presiden juga meminta agar program ini dapat diselesaikan hingga 2024.
Menurut data dari BPS yang bersumber pada SUSENAS Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.
