KPK Perkuat Tata Kelola Pemprov Kaltim dan Partisipasi Masyarakat Cegah Korupsi

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 13 Oktober 2021 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 13 337 2485640 kpk-perkuat-tata-kelola-pemprov-kaltim-dan-partisipasi-masyarakat-cegah-korupsi-ct66x3OyFp.jpg Ketua KPK Firli Bahuri/ Foto KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun hubungan kerja yang harmonis antar pihak legislatif, eksekutif dan KPK. Terutama Kementerian dan Lembaga dengan KPK sehingga upaya pelaksanaan tugas-tugas sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf a, b, dan c bisa terlaksana optimal.

(Baca juga: Penangan Perkara di KPK Berlapis, Belum Ada yang Dikondisikan Robin Pattuju)

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini, aspek pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian. KPK meminta Pemprov Kaltim melakukan revisi rencana kerja tahunan yang berprioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Atas pencapaian kerjasama Pemprov Kaltim dengan KPK ini, saya menyampaikan apresiasi dan selamat. Saya tahu Pemprov Kaltim memiliki sejumlah prestasi seperti angka kemiskinan 6,64 persen di bawah angka nasional 10,19 persen,”ujar Firli, saat menghadiri Bimtek Dikmas bertajuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat, di Balikpapan, Kaltim, Rabu (13/10/2021).

(Baca juga: Selisik Aset Pencucian Uang Bupati Puput Tantriana, KPK Periksa Pejabat Probolinggo)

Dia juga mengatakan, IPM juga cukup menggembirakan sebesar 76,24 dan angka nasional 71,94. Income perkapita Kaltim sebesar Rp161,3 juta diatas income perkapita nasional Rp 59,1 juta. Adapun angka Gini ratio kaltim 0,334 lebih dari angka nasional 0,384.

“KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa",ucapnya.

Saat ini, KPK melihat Pemprov Kaltim perlu memberi perhatian pada angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi di atas angka nasional.

"Bahwa apa yang tercapai hari ini adalah bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi dan telah membawa kita semua lebih dekat pada tujuan negara, yang sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan UUD RI 1945, tujuan dan tugas pokok KPK sebagaimana UU No. 19 tahun 2019", bebernya.

KPK kata Firli juga memandang sinergitas dengan Eksekutif, Legislatif, Kementerian dan Lembaga akan secara signifikan menutup celah-celah korupsi.

Lebih jauh dia mengatakan, kerja keras KPK untuk membebaskan negara dari praktik-praktik korupsi akan dilakukan dengan strategi trisula pemberantasan korupsi.

Pendidikan masyarakat dilakukan agar penyelenggara pemerintahan atau masyarakat tidak ingin melakukan korupsi, pencegahan dengan perbaikan sistem menutup celah serta peluang melakukan korupsi, dan strategi penindakan yang profesional adalah jurus terakhir agar semua pihak belajar dan takut menanggung akibat jerat kekuatan hukum. Penindakan tidak hanya bertujuan pemidanaan, KPK saat ini akan sangat mengejar penyelamatan kerugian negara (asset recovery).

"Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim. Karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia,”tutup Firli.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini