Catat! ASN Dilarang Cuti Tanggal 18 hingga 22 Oktober

Dita Angga R, Sindonews · Rabu 13 Oktober 2021 10:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 13 337 2485525 catat-asn-dilarang-cuti-tanggal-18-hingga-22-oktober-uje7ri5sSj.jpg ASN dilarang cuti saat libur maulid/ Okezone

JAKARTA- Pemerintah melarang seluruh Aparatur sipil negara (ASN) pada pekan depan untuk mengambil cuti. Hal ini menyusul adanya Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 20 Oktober.

(Baca juga: Libur Tahun Baru Islam dan Maulid Nabi Digeser Waktunya, MUI: Sesuai Syariah)

“ASN dilarang bepergian dan cuti selama tanggal 18-22 Oktober 2021,” dikutip dari akun Instagram KemenPANRB @kemnapanrb, Rabu (13/10/2021).

Aturan larangan cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional diatur didalam Surat Edaran (SE) MenPANRB No.13/2021.Di dalam SE tersebut MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatur pembatasan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN).

(Baca juga: Soroti Perkembangan Covid-19, Pemerintah Belum Tetapkan Cuti Bersama 2022)

“Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional,” demikian bunyi SE yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2021.

Pada SE itu juga Tjahjo meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN pada periode yang dimaksud.

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

Namun cuti dapat diberikan bagi PNS yang cuti melahirkan, sakit atau cuti karena alasan penting. Sementara untuk PPPK hanya diperbolehkan cuti melahirkan dan cuti sakit saja.

PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik [email protected] paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana tercantum di dalam lampiran SE tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini