Kisah Prajurit TNI Jaga Pulau Terluar, Nebeng Perahu Warga hingga Ancaman Keamanan

Kiswondari, Sindonews · Selasa 12 Oktober 2021 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 12 337 2484908 kisah-prajurit-tni-jaga-pulau-terluar-nebeng-perahu-warga-hingga-ancaman-keamanan-Cz3pFNkzdb.jpg TNI jaga pulau terluar/ TNI AL

JAKARTA - Sejumlah pimpinan dan Anggota Komisi I DPR berkunjung ke Markas Korem 131/Santiago di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin, 11 Oktober 2021.

Dalam kesempatan itu, Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago, Brigjen TNI Prince Meyer Putong menceritakan kendala-kendala yang mereka alami dalam melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar, khususnya di bagian Indonesia Utara.

(Baca juga: Gelar Alutsista Canggih, TNI AL Latihan Tempur Hadapi Serangan Udara di Pulau Terluar)

“Kemampuan kami di perbatasan juga memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami memang hanya mendapatkan 5 pos dari staf operasi Panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Selasa (12/10/2021).

Namun, Meyer menegaskan, pihaknya tetap melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun dengan keterbatasan personil sehingga tidak semua pulau dijaga oleh petugas, dan juga keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang membuat prajurit harus menumpang kapal dan perahu warga untuk berpatroli ke pulau-pulau terluar itu.

“Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk menjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” ungkapnya.

 (Baca juga: Dari Serda Ucok hingga Prabowo, Ini 5 Prajurit Kopassus yang Fenomenal)

Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personil prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI.

“Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” harap Meyer.

Hal itu disampaikan Meyer menanggapi pertanyaan dari Anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, yang menyoroti pulau-pulau terluar Sulut yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan kriminal, khususnya perbatasan wilayah laut pulau terluar Indonesia yang memiliki arti strategis dari konteks integrasi nasional. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.

“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet di kesempatan sama.

Menurut politikus PDIP ini, provinsi Sulut memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Marampit di Kepulauan Talaud, Pulau Marore di Kepulangan Sangihe, dan Pulau Miangas di Talaud. Untuk itu, ia menanyakan bagaimana kerja sama Korem 131/Santiago dengan Badan Keamaman Laut (Bakamla) dalam pengamanan pulau-pulau terluar.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menyatakan, Komisi I DPR RI akan memperjuangkan terbentuknya Batalyon Infanteri (Yonif) untuk Korem131/Santiago. Mengingat Korem 131/Santiago mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan teritorial di wilayah Sulut yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten.

“Jadi (di Sulut) ada tiga Korem, dua Korem sudah punya Batalyon, di mana Korem 131/Santiago yang kita kunjungi, tidak memiliki Batalyon, tentu kita sangat prihatin dan kita akan perjuangkan bersama Komisi I DPR untuk mendapatkan anggarannya sehingga bisa terbentuk Batalyon di Korem 131/Santiago,” kata Anton di kesempatan sama.

Selain itu, kata politikus Partai Demokrat tersebut, Komisi I DPR RI juga akan memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja 100% kepada personel TNI pada tahun 2022. Karena tunjangan kinerja ini penting segera dilakukan sebagai imbal balik dari proses profesionalisme yang dilakukan oleh TNI, di mana kenaikan tunjangan kinerja TNI dilakukan untuk mewujudkan reformasi di lingkungan TNI.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini