KPU Punya Otoritas Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Kiswondari, Sindonews · Sabtu 09 Oktober 2021 12:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 09 337 2483716 kpu-punya-otoritas-tentukan-jadwal-pemilu-2024-e4MhwywNWZ.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah menginginkan agar Pemilu Serentak 2024 digelar pada 15 Mei, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin agar Pemilu digelar pada 21 Februari, fraksi-fraksi di DPR pun terbelah sikapnya pada dua pilihan tersebut. Sementara dalam UU, disebut bahwa KPU punya otoritas untuk menentukan jadwal pemilu.

“Kita kan tidak tahu, kita tidak hadir di Aston Bogor, tidak hadir di Ritz Carlton, karena sudah beredar di media. Yang kita baca pernyataan-pernyataan publik dan pemberitaan-pemberitaan yang hanya bisa kita akses di media, ini kan impresi bahwa adanya 2 kutub yang tidak sama dalam penentuan hari pemungutan suara sangat tampak,” kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Jadwal Rumit Pemilu 2024” secara daring, Sabtu (9/10/2021).

Padahal, Titi menjelaskan, kalau merujuk aturan formal yang ada, KPU punya otoritas untuk menentukan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara yang dituangkan atau diputuskan dalam bentuk Keputusan KPU. Jadi, Pasal 167 ayat 2, Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

“Kalau situasi tarik menarik terjadi terus menerus, apakah KPU akan tidak memutuskan, atau KPU akan memutuskan dengan segala konsekuensinya,” imbuhnya.

Baca Juga : Pemilu Diusulkan 15 Mei, Demokrat Minta KPU-Pemerintah Cari Jalan Tengah

Titi mengakui bahwa memang penting bagi KPU untuk mendengar perspektif pemerintah dan DPR karena bagaimanapun, misalnya soal penganggaran, KPU masih harus berdebat dan membahas soal anggaran dengan DPR dan pemerintah. Padahal, di beberapa negara, untuk menjaga kemandirian KPU, mereka langsung menentukan alokasi sekian persen dari APBN-nya atau keuangan negaranya, sehingga tidak perlu berdebat sekian anggaran dari keuangan negara mereka dialokasikan untuk pembiayaan pemilu.

“Kalau di kita, pembiayaan pemilu masih bersumber dari APBN, tentu saja alokasinya melibatkan pemerintah dan DPR. Tentu saja hal seperti itu harus ditimbang,” terangnya.

Lalu, dia menambahkan, penentuan tanggal juga mempertimbangkan situasi sosial politik, keagamaan, dan juga musim. Di Amerika Serikat misalnya, disebutkan di dalam konstitusinya bahwa hari pemungutan suara itu setiap hari Selasa setelah hari Senin di minggu pertama bulan November, itu konstitusi yang ditentukan faktor sejarah dan di waktu itulah musim itu bagus, membuat orang bisa dengan lebih baik untuk keluar rumah,

“Pertimbangan-pertimbangan seperti itu lalu teknis, keagamaan karena tadi menyangkut upacara-upacara keagamaan, apalagi Indonesia dengan multi kultur, multi agama, kita tidak boleh punya tendensi mempersulit kelompok adat atau kelompok agama tertentu untuk berpartisipasi. Jadi memang multi perspektif di atas banyak pertimbangan yang lebih inklusif dan kohesif di masyarakat jadi penting,” papar Titi.

Titi pun mengingatkan KPU juga punya rambu-rambu dan yang paling memahami teknis kepemiluan. Karena siklus pemilu tidak hanya tahapan, ada pra pemilu di situlah aturan dirancang dan sebagainya, di situ DPR memutuskan untuk tidak mengubah UU Pemilu dan Pilkada. Lalu periode tahapan pemilu, di situlah tahapan-tahapan krusial dilakukan, tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara.

“Lalu setelahnya pasca tahapan pemilu, pasca elektoral, KPU mengevaluasi, mengkaji, menawarkan perbaikan-perbaikan teknis. Dari situlah itu menjadi refleksi dan evaluasi untuk menyelenggarakan pemilu berikutnya. KPU yang paham soal teknis itu apa yang harus disiapkan, diantisipasi, walaupun tidak menutup masukan dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah dan DPR tapi publik juga harus didengar,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini