Bursa Calon Panglima TNI, Pengamat: Kedekatan dan Kemampuan Loby pada Presiden yang Diperhitungkan

Tim Okezone, Okezone · Selasa 05 Oktober 2021 20:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 05 337 2481799 bursa-calon-panglima-tni-pengamat-kedekatan-dan-kemampuan-loby-pada-presiden-yang-diperhitungkan-MsIZdBX5zl.jpg Foto: istimewa

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengakhiri masa jabatannya pada November 2021 mendatang. Saat ini, ada dua nama mencuat sebagai kandidat terkuat menggantikan posisi orang nomor satu di institusi TNI tersebut.

Kedua nama tersebut adalah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Calon lainnya yang berpeluang adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Meski memiliki peluang namun relatif kecil. Hal itu lantaran posisi Panglima TNI saat ini berasal dari matra Angkatan Udara (AU).

Baca juga:  Kemungkinan Nama Calon Panglima TNI Diusulkan ke DPR Usai Reses

Menanggapi hal itu, Analis Politik Point Indonesia Arif Nurul Imam mengatakan, pergantian Panglima TNI merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara siapa yang paling kuat, tentu bergantung sejauhmana kedekatan dan kemampuan loby pada Presiden. Sebab jabatan panglima TNI adalah hak preogratif Presiden," kata Arif kepada Okezone, Selasa (5/10/2021).

Baca juga:  HUT ke-76 TNI, Panglima: Kita Pasti Menang untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh

Selain faktor politik, sambung Arif, faktor profesionalisme dan rekam jejak masing-masing calon panglima TNI pun patut dipertimbangkan. Ia pun menilai jika KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sama-sama memiliki peluang.

Namun, jika merujuk pada rotasi antarmatra dalam sejarah pergantian pucuk pimpinan TNI maka abituren Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988 yang dilantik bersama-sama dengan Laksamana TNI Yudo Margono oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 20 Mei 2020 lalu ini tidak masuk dalam bursa calon Panglima TNI. Meskipun dalam Undang-Undang (UU) tidak ada aturan harus bergantian antarmatra.

"Secara kultur TNI, matra menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk menunjuk jabatan panglima TNI. Itu sebabnya kultur panglima TNI kadangkala mengikuti rolling matra. Jadi, kelebihan KASAL memang setelah AD, AU sekarang giliran AL. Tapi diatas semua itu semua berpulang pada Presiden sebagai pemilik hak preogratif. Apakah akan mempertimbangkan faktor ini atau tidak," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini