Kabar Baik, Pemerintah Sebut 4.554 Penyandang Disabilitas Sudah Dapat Pekerjaan Layak

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Minggu 03 Oktober 2021 00:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 03 337 2480444 kabar-baik-pemerintah-sebut-4-554-penyandang-disabilitas-sudah-dapat-pekerjaan-layak-6VdjmS7QJ8.jpg Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 553 perusahaan di Kabupaten maupun Kota seluruh Indonesia sudah membuka diri bagi 4.554 tenaga kerja penyandang disabilitas.

Jumlah tersebut bersumber dari data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan maupun data Dinas, per bulan Desember 2020. Berbagai bidang bisnis usaha telah menunjukkan praktik-praktik baik dalam mempekerjakan penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitasnya.

Meski rasio kebekerjaan itu masih terbilang rendah, dibanding total tenaga kerja yang bekerja sebesar 543.152 orang, namun berbagai bidang bisnis usaha telah menunjukkan praktik-praktik baik dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Untuk lebih meningkatkan lagi, Kementerian Ketenagakerjaan pun memacu penambahan jumlahnya melalui percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

โ€œAdanya ULD akan semakin membuktikan bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak. Namun, mereka juga berperan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik dan produktif,โ€ ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.

Kemnaker sendiri terus menggencarkan imbauan kepada seluruh pelaku usaha agar memberi akses kesempatan kerja seluas mungkin bagi para penyandang disabilitas. Langkah ini penting demi mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi, termasuk bidang ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman, kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," Kata Suhartono.

Isu disabilitas sendiri, lanjut Suhartono, merupakan isu lintas sektor. Penanganannya memerlukan keterlibatan dan kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. Maka dalam percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2). Ragulasi itu mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dan mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini