Periksa Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Cecar soal Uang Hasil Sitaan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 02 Oktober 2021 20:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 02 337 2480356 periksa-bupati-hulu-sungai-utara-kpk-cecar-soal-uang-hasil-sitaan-oFCdu0FOTW.jpg Foto: Illustrasi freepick

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid, pada Jumat (1/10/2021), kemarin. Wahid diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

Penyidik mencecar beragam pertanyaan terhadap Abdul Wahid. Salah satunya, soal uang yang disita penyidik saat menggeledah kediaman Abdul Wahid beberapa waktu lalu. Abdul Wahid diduga dikonfirmasi penyidik soal asal-muasal uang tersebut.

"Dikonfirmasi juga terkait adanya barang bukti sejumlah uang yang ditemukan dan diamankan pada saat penggeledahan oleh tim KPK beberapa waktu lalu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Sabtu (2/10/2021).

Baca juga:  KPK Panggil Istri Bupati Hulu Sungai Utara Terkait Kasus Suap Proyek Irigasi

Tak hanya itu, penyidik juga mengonfirmasi Abdul Wahid soal adanya dugaan pengaturan lelang pekerjaan dan permintaan komitmen fee proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Dikonfirmasi pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan lelang pekerjaan dan permintaan komitmen fee untuk beberapa proyek pada Dinas PUPRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh tersangka Maliki dan pihak terkait lainnya," pungkasnya.

Baca juga:  Geledah Rumah Bupati dan Plt Kadis PU HSU, KPK Amankan Uang hingga Dokumen

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya yakni, Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Maliki diduga telah menerima uang sebesar Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu, diantaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki juga menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut.

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini