Komunitas #SaveJanda: PKS Rendahkan Perempuan Berstatus Janda!

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 01 Oktober 2021 17:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 01 337 2479970 komunitas-savejanda-pks-rendahkan-perempuan-berstatus-janda-rOUyfQVJ5e.jpg ilustrasi janda: shutterstock

JAKARTA – Partai Keadilan Sosial ( PKS ) menganjurkan kadernya yang mampu secara ekonomi boleh berpoligami, tetapi harus mengutamakan perempuan yang berstatus janda. Aturan PKS tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, hingga akhirnya dicabut.

(Baca juga: Kenapa Istilah Janda Kerap Berikan Stigma Negatif?)

Salah satunya datang dari komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda. Mereka mengecam program tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk stigma janda dan sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

"Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka," ujar Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman, dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

(Baca juga: Jamaah Umrah Indonesia Belum Diizinkan Masuk Arab Saudi, PKS: Pemerintah Harus Lebih Kerja Keras)

Oleh karena itu, dia meminta agar semua pihak berhenti memosisikan perempuan sebagai objek. Karena sebuah pernikahan adalah bukan hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.

"Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami ini kami nilai sebagai sebuah narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," sambungnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini kemiskinan menjadi masalah utama bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih paa janda. Akan tetapi, solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami.

"Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan. Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orangtua asuh, bukan mempoligami ibunya," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DSP PKS), Surahman Hidayat, telah mencabut Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi.

Diketahui, salah satu poinnya dalam instruksi tersebut sempat menjadi perbincangan publik khususnya tentang anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," kata Surahman dalam keterangannya.

Menurut Surahman, bagi PKS, fokus saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim.

"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini