KPK Gandeng CPIB Singapura Periksa Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 01 Oktober 2021 13:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 01 337 2479777 kpk-gandeng-cpib-singapura-periksa-buron-kasus-e-ktp-paulus-tannos-vxIQqFYfxK.jpg KPK akan periksa Paulus Tannos/ Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Tannos diduga berada di Singapura saat ini.

 (Baca juga: Anak-Istri Paulus Tannos & 2 Tersangka e-KTP Dilarang ke Luar Negeri)

Dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (e-KTP).

Sebelumnya, KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat (24/9/2021). Saat itu, Tannos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka.

"Ini emang kesulitannya karena pandemi penyidik KPK juga belum bisa masuk ke Singapura," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).

(Baca juga: PNS BPPT Bantah Kecipratan Uang Panas Proyek e-KTP

Alex menyebut pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Tannos yang diduga telah tinggal lama di Singapura.

"Paulus Tannos ini domisilinya sekarang sudah di Singapura dan KPK beberapa kali sudah mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, saya tidak tahu apakah sudah ada balasan nanti akan kita periksa," kata Alex.

Namun, kata dia, KPK tidak akan tinggal diam. Komisi antirasuah itu akan meminta bantuan Biro investigasi Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) Singapura untuk difasilitasi memeriksa Tannos.

"Misalnya kalau tidak bisa diperiksa di KPK karena yang bersangkutan masih di Singapura tentu kita akan minta bantuan CPIB, KpK-nya Singapura supaya difasilitasi untuk dilakukan pemeriksaan," tegas Alex.

Kerjasama KPK dengan CPIB bukan kali pertama dilakukan. KPK sudah beberapa berkoordinasi dengan CPIB untuk melakukan pemeriksaan saksi maupun tersangka terkait dengan perkembangan perkara di E KTP.

"Mudah-mudahan kalau sudah ada tanggapan dari Paulus Tannos itu dibalas biar mau diperiksa di mana itu, nanti kita tindaklanjuti kalau dia maunya diperiksa di CPIB ya tentu kita ke sana, apa enggak bisa dilakukan penahanan tentu kita tidak punya perjanjian ekstradisi kan dengan Singapura," pungkasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP pada 13 Agustus 2019.

Tiga tersangka lain yakni adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HF).

Atas ulahnya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini