Share

KPK Panggil Istri Bupati Hulu Sungai Utara Terkait Kasus Suap Proyek Irigasi

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 30 September 2021 12:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 30 337 2479215 kpk-panggil-istri-bupati-hulu-sungai-utara-terkait-kasus-suap-proyek-irigasi-mvLcj8FnPl.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas PPKB Hulu Sungai Utara (HSU), Anisah Rasyidah terkait kasus dugaan suap terkait proyek irigasi. Anisah juga merupakan istri Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Abdul Wahid.

Anisah bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MRH," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Selain memeriksa Anisah, tim penyidik juga memanggil Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari. Almien juga bakal diperiksa untuk tersangka Marhaini.

Baca juga: Ketua KPK: Mari Kita Ganyang dan Hancurkan Laten Korupsi seperti Laten Komunis

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut. 

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP. 

Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini