Akses Layanan Publik Pakai NIK dan NPWP, Kemendagri: Tahapan Single Identity Number

Dita Angga R, Sindonews · Rabu 29 September 2021 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 29 337 2478915 akses-layanan-publik-pakai-nik-dan-npwp-kemendagri-tahapan-single-identity-number-AIBPV2vf7J.jpg Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2021 yang mengharuskan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mengakses layanan publik.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa langkah ini merupakan tahapan agar masyarakat mulai peduli dengan single identity number.

"Single identity number itu yang terjemahkan menjadi NIK yakni satu nomor tunggal bersifat unik, dibuat satu kali dan berlaku seumur hidup," katanya saat dihubungi, Rabu (29/9/2021).

Zudan mengakui bahwa belum semua masyarakat memiliki NIK. Di mana dia menyebut masih ada sekitar 3 juta masyarakat yang belum memiliki KTP.

"Nah yg punya e-KTP kan 195 juta dari target 198. Kan kurang sekitar 3 juta lagi. Nah yang 3 juta ini terbanyak di Papua dan Papua Barat. Ada di sana. Nah maka kita sudah berani mendorong ini," ungkapnya.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Menyamar, Lalu Temukan Banyak Syarat Tambahan Urus Dokumen Kependudukan

Menurutnya adanya kebijakan ini malah dapat membantu untuk mendorong masyarakat agar mengurus NIKnya. Bahkan dia menilai data ganda pun akan tersisir dengan adanya ketentuan ini

"Karena yang ganda pun akan tersisir. Orang yang engga punya NIK karena harus pakai NIK pasti datang ke dinas Dukcapil. Ini adalah bagian upaya kita untu membangun sistem," ujarnya.

Baca juga: Masih Banyak Masyarakat yang Tak Punya NIK, Dirjen Dukcapil: Segera Melapor Kami Jemput Bola

Zudan menyebut bahwa dirinya tidak bisa terus menggunakan cara lunak. Menurutnya, adanya ketentuan ini pemerintah akan lebih tegas mendorong kepemilikan NIK.

"Saya kan nggak bisa halus terus kan. Nggak bisa dengan cara lunak terus gitu lho. Jadi semangatnya dengan membangun ekosistem. Kalau Anda nggak punya NIK nggak bisa masuk dalam sistem. Maka mau ndak mau anda harus urus. Kalau Anda nggak bisa urus undang kami yang datang jemput bola," paparnya.

Lebih lanjut pihaknya sudah siap terkait dengan kemungkinan tingginya akses ke data center Dukcapil dengan tidak menutup kemungkinan untuk memperbesar data center.

"Nanti kalau data center kita kurang besar ya nanti kita perbesar data center agar antreannya nggak panjang. Misalnya yang akses banyak kan bisa jadi kayak di pintu tol numpuk gitu kan. Kami nanti data center diperbesar," ujarnya.

Baca juga: Belum Akses Data Dukcapil, Vaksinasi Covid-19 Rawan Diselewengkan

"Implikasi dari semua itu membutuhkan infrastruktur kan. Nanti tugas negara memperkuat infrastrukturnya dukcapil," imbuh dia.

Lebih lanjut dia mengatakan akan mempelajari secara detail Perpres yang baru diterbitkan tersebut. Setelah itu pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada jajaran dukcapil di bawah.

Baca juga: Sinkronisasi Data Dukcapil dan PLN, Kemendagri: Ketahuan Nanti Punya Berapa Meteran Listrik

"Nanti setelah Perpresnya kita pelajari detail langsung kita akan sosialisasi ke teman-teman di daerah. Apa langkah-langkah yang harus disiapkan karena nanti bisa jadi banyak yang memohon NIK itu orang-orang tua, lalu yang di pulau terluar datang," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini