Share

Pengamat: Kompetisi Sehat Antarlembaga Pemberantasan Korupsi Perlu Dipertajam

Tim Okezone, Okezone · Rabu 29 September 2021 20:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 29 337 2478910 pengamat-kompetisi-sehat-antarlembaga-pemberantasan-korupsi-perlu-dipertajam-mo1ABAzoMu.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Nasional Yudha Akbar Pally menilai, kompetisi sehat antara lembaga pemberantas korupsi baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian harus dipertajam.

Yudha menilai, pemberantasan korupsi harus tetap bersandar kepada kolaborasi sinergi dengan tujuan mulia yang sama, dengan persepsi publik dan masyarakat sipil yang menjadi “hakim” mengadili prestasi intitusi penegak hukum itu.

Menurut dia, KPK patut berbangga dengan penangkapan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin, pada akhir pekan lalu. Penangkapan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa algojo pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, bahkan untuk seorang tokoh nasional yang saat ini sedang menjabat di salah satu lembaga tinggi negara.

"Tindakan KPK ini pun sepatutnya memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat untuk hati-hati dalam memilih wakil rakyat. Lihat track record-nya dan kawal terus kinerjanya," kata Yudha dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: KPK Jebloskan Anak Buah Juliari Batubara ke Lapas Sukamiskin Bandung

"Kalau tersangkut pidana apalagi koruptif, hukum saja mereka dengan tidak memilih mereka pada pemilu selanjutnya," imbuhnya.

Baca juga: Penyidikan Baru Kasus Suap di Muara Enim, KPK Geledah Kantor DPRD

Yudha mengapresiasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK saat ini meski mengalami penurunan kepercayaan publik berdasarkan hasil lembaga survei.

"Seingat saya, saat ini KPK tengah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 sebagai bagian dari kegiatan pencegahan korupsi untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan korupsi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah," ujar dia.

Yudha menjelaskan bahwa SPI 2021 dilakukan secara masif pada 542 Pemerintah Daerah dan 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI (online survei). "Jadi, tetaplah bekerja KPK, dari hulu sampai hilir, dari pencegahan hingga penangkapan. Jadikan persepsi publik pembakar semangat berbenah diri," tutur dia.

Baca juga: Ini Alasan Kapolri Tarik 56 Pegawai Nonaktif KPK

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini