Share

Kapolri Tarik 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Komisi III Acungkan Jempol

Felldy Utama, iNews · Rabu 29 September 2021 10:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 29 337 2478537 kapolri-tarik-56-pegawai-kpk-jadi-asn-polri-komisi-iii-acungkan-jempol-wjuXyJsYoq.jpg Ketua Komisi III DPR Herman Hery(Foto: Okezone)

JAKARTA - Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri tengah menjadi sorotan. Tak hanya mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi juga dari parlemen.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengacungkan jempol atas sikap Kapolri yang disebutnya sebagai seorang negarawan. "Dalam menyikapi hal tersebut, Kapolri adalah seorang negarawan yang menjaga keseimbangan alias jalan tengah agar suasana tidak gaduh terus dan semua pihak bisa fokus pada keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi di tengah tengah pandemi ini," kata Herman Hery kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Kapolri: Rekam Jejak 56 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Bermanfaat Perkuat Polri

Oleh karenanya, politikus PDI-Perjuangan itu meminta agar semua pihak tak meributkan langkah Kapolri tersebut. Justru sebaliknya, sikap Kapolri ini seharusnya bisa menjadi contoh yang patut untuk ditiru.

"Sikap kapolri tersebut boleh menjadi contoh bagi banyak pihak di dalam menghadapi berbagai polemik di bangsa ini," ujar dia.

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkeinginan merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK dan sudah dinonaktifkan, untuk menjadi ASN Polri. Keinginan itu disampaikan Listyo dengan berkirim surat kepada Presiden Jokowi pada pekan lalu.

Baca Juga:  Surati Jokowi, Kapolri Tarik 56 Pegawai KPK yang Tidak Lulus TWK Jadi ASN Polri

Sigit menjelaskan, alasannya merekrut Novel Baswedan Cs. Dikatakan Listyo, 56 pegawai KPK itu dibutuhkan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain. Apalagi, kata dia, 56 pegawai itu memiliki rekam jejak dalam bidang tindak pidana korupsi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini