Pengembang Nekat Dirikan Bangunan di Tanah Sitaan, KPK Lapor Polda Banten

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 27 September 2021 15:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 27 337 2477585 pengembang-nekat-dirikan-bangunan-di-tanah-sitaan-kpk-lapor-polda-banten-y7WMeYUlcH.jpg Plang KPK di tanah sitaan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tujuh bidang tanah di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten yang disita KPK telah dikuasai oleh pihak lain.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah mendapat informasi dan memeriksa secara langsung ke lokasi tanah tersebut.

"KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK. Namun, PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut," ujar Ali saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).

Baca juga: KPK Geledah Tiga Lokasi, Amankan Dokumen Terkait Suap Bupati Probolinggo

"KPK kemudian melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan ini kepada Kepolisian Daerah Banten tertanggal 2 September 2021," tambahnya.

Adapun tujuh bidang tanah itu bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi "Untuk Keadilan".

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-06/01/01/2014, tanggal 15 Januari 2014 Telah Disita 7 Bidang Tanah sesuai dokumen:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1393 Luas 907 M2

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1433 Luas 1.666 M2

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 Luas 2.142 M2

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1440 Luas 1.006 M2

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1441 Luas 2.734 M2

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1449 Luas 3.245 M2

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1769 Luas 2.230 M

Dalam plang tersebut juga dituliskan, ‘Dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana. Bagi yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki, menduduki, mempergunakan, dan/atau merusak areal serta segala sesuatu yang ada di atas tanah ini tanpa seizin Penyidik KPK”.

Saat ini, kata Ali, perkara Wawan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan putusan majelis menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada pihak tersita. Selanjutnya KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas.

"KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasai oleh pihak lain," tegas Ali.

Berdasarkan penelusuran, bangunan itu berdiri di atas bidang tanah tujuh sertifikat itu. Dari tujuh bidang tanah ini, bangunan yang sudah berdiri telah menggunakan tanah sekitar 1 hektare lebih.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini