Begini Sensus Penduduk dan Pembayaran Pajak di Masa Kerajaan Majapahit

Avirista Midaada, Okezone · Minggu 26 September 2021 08:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 25 337 2476840 begini-sensus-penduduk-dan-pembayaran-pajak-di-masa-kerajaan-majapahit-YSMNJq2Wjy.jpg foto: istimewa

SENSUS penduduk ternyata pernah diterapkan di Kerajaan Majapahit. Kebijakan itu diterapkan di salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Kebijakan ini untuk memetakan masyarakat dan kesejahteraannya.

Dikisahkan pada buku "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit", tulisan Slamet Muljana. Dua kebijakan Hayam Wuruk yakni sensus penduduk dan penarikan pajak atau upeti.

Baca juga:  Tewasnya Ranggalawe Membuat Wilayah Majapahit Jadi 2 Bagian

Ya sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah rutin setiap 10 tahun terakhir ternyata pernah dilakukan jauh di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Tercatat saat itu istilah sensus penduduk menggunakan cacah desa dan cacah jiwa.

Dimana saat itu, Wengker Wijayarajasa sebagai Dewan Pertimbangan Agung Majapahit, memerintahkan untuk mencatat semua desa yang ada di wilayah Kerajaan Majapahit dan menguraikan keadannya. Perintah itu dilakukan untuk mencatat isi rumah hingga penghuninya.

Baca juga:  Puncak Kejayaan Kerajaan Majapahit dan Peran Sentral Sungai Bengawan Solo

Tujuannya tentu untuk mengetahui keadaan daerah masing-masing dengan seksama. Hal ini memudahkan pengawasan pemerintah pusat kepada pelaksanaan perintah Sri Nata Singasari Kereta Wardana yang, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Konon dikarenakan ada pengawasan inilah, penduduk pun takut untuk melanggar karena adanya aturan undang - undang, akibatnya hidup pun teratur menurut anjuran raja.

Tak hanya itu, Kerajaan Majapahit juga memerintahkan wilayah - wilayah untuk menyetorkan pajak atau upeti kepada pemerintah pusat. Guna melancarkan pembayaran pajak ini, Sri Nata Singasari mengirimkan utusan bujangga dan mantri, atau seperti pegawai ke tanah jajahan untuk menarik pajak. Uang pajak itu digunakan untuk membiayai usaha Raja Hayam Wuruk memelihara kesejahteraan umum rakyatnya.

Bagi seorang bujangga yang dikirim ke tanah jajahan atau pulau lain, adalah larangan besar untuk mencari keuntungan sendiri atau menjalankan dagang, sehingga mengabaikan tugasnya. Perintah sri nata harus diutamakan dan dilaksanakan, di samping mempertinggi ajaran agama Siwa, agar jangan menyimpang dari ajaran yang seharusnya.

Maka tak heran, bila petugas pajak ini biasanya juga menjabat sebagai pendeta, untuk menyebarkan ajaran Siwa. Para pendeta ini mendapat kepercayaan untuk memungut pajak dan di samping memperluas daerah agamanya. Bagi semua utusan larangan besar untuk berdagang atau mencari keuntungan sendiri, larangan itu dinyatakan tegas dengan sanksinya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini