KPK Buka Peluang Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pidana Pencucian Uang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 24 September 2021 06:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 24 337 2476082 kpk-buka-peluang-jerat-bupati-banjarnegara-dengan-pidana-pencucian-uang-boSGF0uXpc.jpeg Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. (Foto: Arie Dwi)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu dimungkinkan sepanjang ditemukan kecukupan bukti terkait penyamaran atau pengalihan aset hasil korupsi Budhi.

"Penerapan pasal lain (TPPU) dimungkinkan sepanjang ada kecukupan bukti," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/9/2021).

Lebih lanjut, kata Ali, pihaknya bakal menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh Budhi Sarwono. Termasuk asal-usul asetnya tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa harta kekayaan Budhi Sarwono yang diduga tidak dilaporkan ke KPK.

Salah satunya, soal kepemilikan mobil mewah jenis Jeep Rubicon yang diduga kepunyaan Budhi. Meskipun, Budhi pernah menampik soal kepemilikan mobil tersebut. Ia mengklaim mobil tersebut milik orang. Namun, KPK tetap akan menelusurinya.

"Tentu akan kami telusuri dan dalami lebih lanjut hubungannya dengan tersangka. Termasuk tentu soal harta kekayaan yang dimiliki tersangka," kata Ali.

Baca juga: KPK Periksa Empat Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Banjarnegara

Budhi Sarwono berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, tercatat hanya memiliki harta sebesar Rp23,8 miliar. Hartanya tersebut terdiri dari dua bidang tanah dan harta bergerak lainnya. Budhi tercatat tidak memiliki mobil ataupun alat transportasi lainnya.

KPK sendiri telah menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi. 

Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Diantaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini