Jumhur Hidayat Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Ari Sandita Murti, Sindonews · Kamis 23 September 2021 08:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 337 2475571 jumhur-hidayat-jalani-sidang-tuntutan-hari-ini-QMEdkU07an.jpg Jumhur Hidayat (Foto: Antara)

JAKARTA - PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang dugaan kasus penyebaran berita hoaks dengan terdakwa Jumhur Hidayat. Adapun agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa, rencananya pukul 10.00 WIB," ujar pengacara Jumhur dari LBH Jakarta, Oky Wiratama melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/9/2021).

Sebelumnya, Jumhur Hidayat berharap, JPU menuntutnya dengan serendah-rendahnya lantaran faktanya tak mungkin ada tuntutan bebas dari JPU. Sebabnya, postingannya itu tentang UU Ciptaker tak didasari dengan niat membuat onar dan kebencian, tapi kritik atas kebijakan pemerintah.

"Tuntutan yang serendah-rendahnya, tapi vonis bebas karena memang saya tidak seperti yang dituduhkan dan jelas saya tidak berbohong dan berbuat onar," katanya.

Pada sidang Kamis, 20 Januari 2021 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis KAMI tersebut telah menyebarkan berita bohong melalui akun Twitternya, @jumhurhidayat. Berita bohong itu dinilai Jaksa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Akibat postingan itu, muncul protes dari masyarakat melalui demo, salah satunya demo yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu yang berakhir ricuh.

Baca Juga : Jumhur Akui Posting soal UU Primitif di Persidangan

Ada dua kalimat dalam postingan Jumhur yang dianggap berita hoaks atau bohong. Pertama, kalimat yang diposting pada 25 Agustus 2020 lalu, pukul 13.15 WIB Jumhur memposting tulisan, Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.

Kedua, pada 7 Oktober 2020 lalu, pukul 08.17 WIB Jumhur pun memposting tulisan, UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini