Soal Kasus Perdagangan Orang, BP2MI Bilang Butuh Kerjasama Kementerian dan Lembaga

Riezky Maulana, iNews · Kamis 23 September 2021 05:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 337 2475519 soal-kasus-perdagangan-orang-bp2mi-bilang-butuh-kerjasama-kementerian-dan-lembaga-CommdkYMKY.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama jajarannya menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Batat, Jakarta Pusat Rabu (22/9/2021). Pertemuan itu salah satunya membahas terkait kasus perdagangan orang.

Menurut Benny, dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran dibutuhkan kerjas sama semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga.

Benny menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan tersebut, Mahfud terlibat sebagai ketua II GT TPPO.

"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam. Sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah diresponsnya dengan baik," tutur Benny.

Benny berharap sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia. Menurut dia, mereka yang menjadi pekerja migran adalah pahlawan devisa.

"Mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudkan," katanya.

Baca Juga : KPK Sebut Generasi Muda Miliki Godaan Besar untuk Korupsi

Mendengar laporan dari Benny, Mahfud MD menegaskan akan segera menindaklanjuti. Terkhusus beberapa hal yang terkait dengan kewenangan koordinasi bidang Polhukam.

Dia menegaskan, sejauh ini negara telah responsif dalam menyikapi berbagai masalah, termasuk persoalan kejahatan perdagangan manusia.

"Negara ini sudah responsif betul, setiap ada masalah kita selalu merespon dengan aturan," jelas Mahfud MD.

Dia mengatakan, dalam upaya membangun hukum itu ada tiga aturan. Pertama terkait aturannya, kedua strukturnya atau aparatnya, serta ketiga budayanya.

"Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespon banyak hal, kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," ungkapnya.

Pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia, sambung Mahfud, menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Mahfud berharap semua stakeholder bisa bergandeng tangan guna membenahi persoalan tersebut.

"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini