KPK Tinjau Kasus Bupati Kolaka Timur Apakah Layak Dijerat Hukuman Mati

Widya Michella, MNC Media · Kamis 23 September 2021 04:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 337 2475491 kpk-tinjau-kasus-bupati-kolaka-timur-apakah-layak-dijerat-hukuman-mati-qb8ziOI5h5.jpg Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masih meninjau kembali kasus suap menjerat Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) apakah masuk pidana mati dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Merya Nur dijerat tersangka atas kasus dana rehabilitasi pasca bencana berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP). Ghufron mengatakan, masih dalam proses lebih lanjut karena kasus suap ini untuk proses pemenangan yang sedang berlangsung dan belum selesai.

"Apakah memungkinkan masuk ke Pasal 2 Ayat (2), tentu akan kami proses lebih lanjut supaya tau konstruksi pokok perkara. Jadi melawan hukumnya dalam proses pengadaan barang ini sampai saat ini belum sempurna, yang Fultoit (sempurna) pada suapnya," jelas Nurul dalam konferensi pers kegiatan tangkap tangan di Kolaka Timur yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga:  Suap Dana Hibah, Peran Bupati Kolaka Timur Muluskan Pemenang Tender

Ia mengatakan, giat tangkap tangan ini berupa suap terhadap bagaimana agar memenangkan salah satu kontraktor pada dua proyek dengan dua tahapan yaitu tahap penentuan konsultan dan pengawasnya, dan tahapan pelaksanaan.

"Yang kami tangkap ini adalah pada saat pemberian hadiah atau janji barang berupa uang Rp250 juta melalui dua tahap Rp25 juta dan Rp225 juta agar dimenangkan pada tahap penentuan konsultan. Proses konsultan masih berjalan belum ditentukan kecuali proses penentuan konsultannya sudah terjadi dan kemudian ada melawan hukum karena adanya suap ini baru bisa itu masuk ke Pasal 2 Ayat (2)," urainya. 

Untuk kronologi kejadian AZR meminta AMN agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan AZR dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Baca Juga: Suap Dana Hibah, Bupati Kolaka Timur Minta Jatah Rp250 Juta

Khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh AZR.

AMN menyetujui permintaan AZR tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30%. Selanjutnya, AMN memerintahkan AZR untuk berkoordinasi langsung dengan Kabag ULP agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan menguploadnya ke LPSE sehingga perusahaan milik AZR dan/ atau grup AZR dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan 2 proyek dimaksud.

Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang sebesar Rp250 juta atas 2 proyek pekerjaan yang akan didapatkan AZR tersebut. AZR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25 juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari.

"Tapi ini sedang berjalan, anda misalnya ikut tender belum pengumuman tapi perusahaan saudara dimenangkan ada deal suap ini. Perusahaan Anda memberikan ke saya ULPnya misalnya itu belum selesai diumumkan jadi belum terjadi pemenangnya belum," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini