Suap Dana Hibah, Peran Bupati Kolaka Timur Muluskan Pemenang Tender

Widya Michella, MNC Media · Kamis 23 September 2021 00:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 23 337 2475477 suap-dana-hibah-peran-bupati-kolaka-timur-muluskan-pemenang-tender-0j9kK9eVDc.jpg Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditetapkan KPK sebagai tersangka suap (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Anzarullah menjadi tersangka kasus suap proses pemenangan tender dana rehabilitasi pasca bencana berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(RR) serta Dana Siap Pakai (DSP). Di mana, Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah RR senilai Rp26,9 miliar dan hibah DSP senilai Rp12,1 miliar.

Baca Juga:  Suap Dana Hibah, Bupati Kolaka Timur Minta Jatah Rp250 Juta

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan giat tangkap tangan tersebut berupa suap terhadap agar memenangkan salah satu kontraktor pada dua proyek dan dua tahap yaitu tahap penentuan konsultan dan pengawasnya dan tahapan pelaksanaan.

"Yang kami tangkap pada saat pemberian hadiah atau janji barang berupa uang Rp250 juta melalui dua tahap, Rp25 juta dan Rp225 agar dimenangkan pada tahap penentuan konsultan," ujar Nurul dalam konferensi pers kegiatan tangkap tangan di Kolaka timur melalui akun Youtube KPK, Rabu (22/9/2021).

Untuk kronologi kejadian AZR meminta AMN agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan AZR dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan 2 unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh AZR. AMN menyetujui permintaan AZR tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada

AMN sebesar 30%. Selanjutnya, AMN memerintahkan AZR untuk berkoordinasi langsung dengan Kabag ULP agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan menguploadnya ke LPSE sehingga perusahaan milik AZR dan/ atau grup AZR dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan 2 proyek dimaksud.

Baca Juga:  Jadi Tersangka, Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur Ditahan KPK

Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang sebesar Rp250 juta atas 2 proyek pekerjaan yang akan didapatkan AZR tersebut. AZR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25 juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari. Lalu, terkait pemanggilan anggota komisi VIII DPR RI ia mengatakan masih dikembangkan lebih lanjut.

"Tentu semuanya masih dalam proses, kami masih menangani apa yang oleh KPK ditangkap kepada pihak selanjutnya tentu kami akan melakukan pengembangan sesuatu dengan fakta-fakta yang dapat kami buktikan lebih lanjut," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama beberapa orang lainnya, tiba di Gedung KPK, Rabu 22 September sore. Satgas KPK menggelar OTT di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa 21 September malam salah satunya adalah Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini