DJKI Beberkan Strategi Keluarkan Indonesia dari Status PWL Kekayaan Intelektual

Tim Okezone, Okezone · Rabu 22 September 2021 21:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 22 337 2475449 djki-beberkan-strategi-keluarkan-indonesia-dari-status-pwl-kekayaan-intelektual-79ghShFgNa.jpg Kemenkumham. (Ist)

Salah satu upaya yang dilakukan Anom agar Indonesia bisa keluar dari status PWL maupun WL, yakni melakukan kerja sama antara DJKI dengan Bareskrim Polri, Kemenkominfo, BPOM, serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

"Kita menggandeng Polri melalui Bareskrim. Kedua, kita menggandeng Kominfo di Direktorat Aplikasi dan Informatika. Ketiga, BPOM, karena di tengah situasi pandemi ini, pasti banyak masyarakat yang membutuhkan obat-obatan, dukungan kesehatan, tetapi sejalan dengan itu ada niat-niat orang untuk mengirim atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kontennya, atau bahkan palsu," papar Anom.

"Keempat, kita gandeng Bea Cukai, karena bea cukai menjadi gerbang masuknya barang-barang yang masuk melalui laut maupun udara," imbuhnya.

Anom mengaku juga sudah berdialog dengan perwakilan dari USTR secara daring pada 9 September 2021. Dalam kesempatan itu, Anom meminta USTR untuk menjelaskan persyaratan agar Indonesia bisa keluar dari status PWL maupun WL. Salah satu yang diminta USTR, yakni adanya perubahan Undang-Undang terkait hak kekayaan intelektual.

"Kita mendapatkan beberapa ketentuan, yang pertama, mereka menghendaki adanya satu amandemen terhadap UU paten, UU hak cipta, dan sebagainya," papar Anom.

"Tetapi jawaban saya saat itu bahwa UU ini tidak mudah untuk dirubah. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang menentukan adalah DPR, DPR memiliki pertimbangan tersendiri untuk merubah ataupun menetapkan UU dan disetujui oleh presiden," tuturnya.

Karena tidak bisa dalam segi regulasi, Anom mengoptimalkan dalam segi sosialisasi ataupun penindakan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, BPOM, Kemenkominfo, serta Ditjen Bea dan Cukai. Dengan langkah tersebut, Anom setidaknya berharap agar masyarakat bisa terlindungi dari produk palsu atau ilegal.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini