KPK Tetapkan Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur Tersangka

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 22 September 2021 21:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 22 337 2475442 kpk-tetapkan-bupati-dan-kepala-bpbd-kolaka-timur-tersangka-9SEuWKXNPN.jpg KPK tetapkan Bupati Kolaka Timur (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebagai tersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kolaka Timur tahun 2021.

Selain menetapkan Andi, KPK juga menetapkan Anzarullah (AZR) Kepala BPBD Kolaka Timur sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Sebelumnya, Andi dan Anza tiba sekira pukul 18.33 WIB. Andi dan Anza telah diamankan sebelumnya saat tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa, 21 September 2021, malam.

Baca juga: Tiba di KPK, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Membisu

Selain menangkap beberapa pihak, tim juga mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan OTT tersebut. Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan secara detail ihwal siapa saja yang diamankan, berapa jumlah uang, serta kronologi operasi senyap tersebut.

"Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga diamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti," jelasnya.

Baca juga: Terungkap, Uang Suap PT GMP untuk Pejabat Pajak Dicairkan sebagai Dana Bansos

Atas ulahnya, sebagai pemberi Anza disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: 6 Fakta OTT Bupati Kolaka Timur, Laporan Kekayaannya Mengejutkan

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini