Mahfud Pastikan Negara Responsif Atasi Kejahatan Perdagangan Manusia

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 22 September 2021 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 22 337 2475412 mahfud-pastikan-negara-responsif-atasi-kejahatan-perdagangan-manusia-muWgu0kQf0.jpg Mahfud MD menerima jajaran BP2MI di Kemenko Polhukam (Foto: istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan bahwa negara telah responsif dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat menerima kedatangan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dan rombongan di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Negara ini sudah responsif betul, setiap ada masalah kita selalu merespon dengan aturan. Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya/aparatnya dan ketiga budayanya. Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespon banyak hal, kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," ujar Mahfud dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia, lanjut Mahfud, menjadi tanggung jawab semua pihak. Mahfud berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membenahi persoalan tersebut.

Baca juga: Bamsoet Minta Pasukan Elite Berantas KKB, Mahfud : Suara Ketua MPR Penting bagi Rakyat

"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," jelas Mahfud seraya menegaskan perintah Presiden untuk memberantas sindikat kejahatan perdagangan orang sampai tuntas.

Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran, dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.

Baca juga: 5 Fakta Ali Kalora, Pengganti Santoso yang Akhirnya Tewas Ditembak Aparat

Oleh sebab itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.

Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan tersebut, Menko Polhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO.

Baca juga: Sepak Terjang Ali Kalora, Penggal Kepala Warga hingga Buron Setahun

"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam, sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah direspon dengan baik," papar Benny.

Ia berharap, sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia.

"Kita menyebutnya mereka adalah pahlawan devisa, mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudnyatakan," pungkasnya.

Baca juga: Ali Kalora Tewas, Mahfud MD: Nanti Diumumkan Aparat dan Diperlihatkan Buktinya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini