Ketua Bakamla Jelaskan soal Ribuan Kapal Asing di Laut Natuna

Felldy Utama, iNews · Senin 20 September 2021 15:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 20 337 2474095 ketua-bakamla-jelaskan-soal-ribuan-kapal-asing-di-laut-natuna-wHgP8N2x6E.jpg Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia. (Foto : MNC Portal/Carlos Roy Fajarta)

JAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengklarifikasi informasi adanya ribuan kapal asing milik China dan Vietnam yang beraktivitas di perairan Laut Natuna Utara. Ia menjelaskan hal itu saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (20/9/2021).

Klarifikasi itu disampaikan Aan menyambung pernyataan Sekretaris Utama Bakamla S Irawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I beberapa waktu lalu. Dia menyebut, pernyataan Sestama merupakan akumulasi dari aktivitas kapal asing yang pernah bersinggah di Laut Natuna Utara.

"Itu akumulasi dari situasi di Laut Natuna Utara atau LCS. LCS kan luas sekali, berbatasan dengan 5 negara. Itu banyak," kata Aan.

Dia menyinggung tindak lanjut yang dilakukan TNI AL melalui Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) 1 Laskda TNI Arsyad Abdullah yang menyebut kondisi Laut Natuna dalam keadaan aman dan terkendali. Tindak lanjut itu dilakukan setelah informasi yang diberikan Sestama Bakamla menjadi ramai diperbincangkan publik.

"Jadi apa yang dikatakan Angkatan Laut sudah benar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut ribuan kapal asing dari Vietnam dan China yang tak tertangkap radar berada di daerah overlapping Laut Natuna Utara. Ribuan kapal tak terdeteksi radar. Hanya terlihat dengan pantauan mata.

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) S Irawan menyampaikan hal itu saat rapat dengan DPR terkait urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Baca Juga : Bakamla Sebut Laut Natuna "Pintu Masuk", Banyak Kapal Asing Melintas 

"Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana," ujarnya seperti dilihat di situs resmi DPR, Senin (14/9/2021).

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini