Bencana Tak Kenal Waktu, Kepala BMKG Sebut Idealnya BPBD Beroperasi Full 7x24 Jam

Binti Mufarida, Sindonews · Senin 20 September 2021 10:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 20 337 2473904 bencana-tak-kenal-waktu-kepala-bmkg-sebut-idealnya-bpbd-beroperasi-full-7x24-jam-AONgEp5Dbh.jpeg Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati (foto: Setkab)

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menegaskan mitigasi ataupun sistem peringatan dini tidak akan berhasil efektif, bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau oleh beberapa lembaga yang terfragmentasi/ tidak terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan amanah Perpres No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), dimana sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari Pusat hingga ke Daerah.

“Sistem Peringatan Dini ini terdiri dari bagian Hulu dan bagian Hilir. Bagian Hulu dikoordinasikan oleh BMKG di Pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan diseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan Media, serta terutama ke Pemerintah Daerah/BPBD,” papar Dwikorita dalam keterangan resminya, Senin (20/9/2021).

Baca juga: 116 Bencana Terjadi di Kabupaten/Kota Bogor, 6.653 Warga Terdampak

Sedangkan di bagian hilir, kata Dwikorita, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan/diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di Hilir.

Sementara itu, dari fact finding di lapangan, Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami ini. Diantaranya adalah jam operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke Pemerintah Daerah (BPBD) tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.

 Baca juga: Puting Beliung dan Longsor Terjang 2 Kecamatan di Sukabumi

“Padahal, Tidak jarang kejadian bencana alam diluar jam kerja kantor. Habis magrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam, sesuai dengan amanah di dalam Perpres No 93 Tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG tidak terputus di tengah jalan,” terangnya.

Sebagaimana amanat undang-undang, kata Dwikorita, BMKG hanya bertugas dalam penyampaian data dan informasi kepada Pemerintah Daerah (BPBD) dan stakeholder terkait. Sementara diseminasi dan amplifikasi informasi tersebut dari Pemerintah Daerah (BPBD) ke masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

“Untuk memastikan informasi BMKG benar-benar telah diterima BPBD yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat, kami perlu melakukan sinergi dan koneksitas dengan Pemerintah Daerah (yaitu dengan Pimpinan Daerah, BPBD dan Kamtibmas di Daerah) secara rutin dan intensif, melalui Stasiun-Stasiun/Kantor-Kantor BMKG di Daerah,” tuturnya.

Dwikorita mengatakan, di tengah fenomena cuaca, iklim dan tektonik di Indonesia yang semakin dinamis, kompleks, tidak pasti dan makin ekstrem seperti sekarang ini, Pemerintah Daerah diharapkan lebih siap dan sigap dalam upaya memperkuat mitigasi bencana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini