Catat! Ini Daerah Berpotensi Alami Tsunami Nontektonik

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Minggu 19 September 2021 18:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 19 337 2473700 catat-ini-daerah-berpotensi-alami-tsunami-nontektonik-Yery5N6ukD.jpg Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita mengungkapkan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami tsunami nontektonik di Indonesia.

Daerah tersebut antara lain Selat Sunda; Kota Palu, Sulawesi Tengah; Pulau Seram, Maluku Tengah. Kemudian sejumlah titik di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur.

"Di wilayah-wilayah tersebut banyak memiliki gunung api laut, palung laut atau patahan darat yang melampar sampai ke laut, sehingga berpotensi mengakibatkan Tsunami Non Tektonik atau Atypical, dengan waktu datang gelombang tsunaminya 2 sd 3 menit (Tsunami Cepat), mendahului berbunyinya sirine Peringatan Dini," ujarnya, Minggu (19/9/2021).

Dwikorita mengatakan, di tengah fenomena cuaca, iklim dan tektonik di Indonesia yang semakin dinamis, kompleks, tidak pasti, dan makin ekstrem seperti sekarang ini, pemda diharapkan lebih siap dan sigap dalam upaya memperkuat mitigasi bencana.

Baca juga: Daftar Wilayah Jawa Timur yang Berpotensi Tsunami Setinggi 28 Meter

BMKG sendiri terus mengupgrade sistem peringatan dini agar manajemen kebencanaan yang terdiri dari upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan recovery yang ditangani oleh banyak pihak/instansi di bawah koordinasi BNPB dapat berjalan dengan baik, sinergis, holistik, efektif dan berkelanjutan.

Menurut Dwikorita, sistem komunikasi yang mendukung penyebarluasan informasi, juga masih cukup rentan dan sangat mahal. Dicontohkan, saat terjadi gempa bumi di Palu tahun 2018 lalu, sistem komunikasi lumpuh total akibat robohnya BTS karena gempa.

Baca juga: Selain Pacitan, Ini Daerah di Jatim Berpotensi Diterjang Tsunami Setinggi 29 Meter

Alhasil, informasi Peringatan Dini tidak dapat tersebar ke masyarakat di daerah terdampak. Pun, data monitoring muka laut di daerah terdampak tidak dapat terkirim/terbaca. Padahal data tersebut sangat diperlukan dalam monitoring dan verifikasi/konfirmasi Peringatan Dini.

Penyebaran informasi dari BMKG ke Pemda juga diback-up dengan jaringan komunikasi satelit. Namun, kata Dwikorita, cara tersebut memakan biaya yang cukup mahal karena masih terkena tarif komersil. Menurut Dwikorita, Idealnya diperlukan sistem satelit khusus untuk mitigasi/pencegahan bencana yang bebas tarif.

"Saat ini kami masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, dengan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo", terangnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah banyaknya sirine peringatan dini tsunami yang mati total alias tidak berfungsi. Selain karena faktor usia, tidak berfungsinya sirine tersebut akibat Pemda kesulitan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang memadai.

“Yang tidak berfungsi jumlahnya mencapai puluhan lebih. Usianya juga sudah lebih dari 10 tahun, dan memang seharusnya sudah diganti, sudah dilaporkan ke BNPB dan Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah," imbuhnya.

Baca juga: Antisipasi Potensi Tsunami Dahsyat di Pacitan, Ketua DPD: Pemerintah Harus Siapkan Skenario Penyelamatan

Dwikorita mengatakan, sirine tsunami dibangun dengan harga yang cukup mahal oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara.

BMKG sendiri telah memasang sebanyak 52 sirine sepanjang 2008 - 2015. Dari jumlah itu, 6 sirene telah dihibahkan ke Pemprov Sumbar dan 9 sirene ke Pemprov Bali.

Baca juga: Air Laut Diprediksi Alami Kenaikan pada 2050-2100, Berbahayakah?

Dwikorita menjelaskan, keberadaan sirine pada awalnya memang sangat penting, karena merupakan salah satu cara mitigasi tsunami, selain Peta Bahaya Tsunami, Peta Evakuasi serta sarana prasarana evakuasi seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan shelter tempat pengungsian.

Namun, karena keterbatasan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan sirine dan kendala Peringatan Dini untuk tsunami cepat (tsunami atypical atau non tektonik), maka BMKG bersama BNPB, Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait, berupaya melakukan mitigasi dengan pendekatan edukatif, agar masyarakat mampu melakukan evakuasi mandiri tanpa tergantung sirine, dengan menjadikan guncangan tanah yang dirasakan sebagai alarm peringatan dini.

"Masyarakat, utamanya di daerah pesisir pantai harus mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, jika merasakan guncangan atau ayunan tanah yang menerus selama bebera detik, tanpa harus menunggu sirine berbunyi. Guncangan atau ayunan tanah tersebut dapat diakibatkan oleh gempabumi atau longsor tebing pantai ke laut ataupun longsor laut," paparnya.

Baca juga: Curah Hujan Lebat, BMKG Minta 19 Daerah Ini Waspadai Banjir Bandang

Selain itu, perlu juga disiapkan Sistem Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Alternatif, secara redunden, misalnya dengan menggunakan Radio HT, Aplikasi Peringatan Dini dengan Mobile Phone ataupun Peralatan/ Teknologi Lokal atau Tradisional, seperti menggunakan kentongan, speaker masjid, hingga yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan lokal.

“Semoga fakta ini bisa menjadi perhatian bersama, terutama Pemerintah Daerah untuk juga turut mempersiapkan upaya mitigasi yang lebih matang, guna meminimalisir dampak korban jiwa dan kerugian materil akibat gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.

Baca juga: BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini Antisipasi Tsunami Nontektonik

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini