BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini Antisipasi Tsunami Nontektonik

Tim Okezone, Okezone · Minggu 19 September 2021 18:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 19 337 2473695 bmkg-sempurnakan-sistem-peringatan-dini-antisipasi-tsunami-nontektonik-dHooK2c9E5.jpg Kepala BMKG Dwikorita (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait, tengah berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan lanjut Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS).

Hal ini menjadi krusial usai fenomena tsunami nontektonik yang terjadi beberapa kali di Indonesia akhir-akhir ini. Meskipun, berdasarkan pencatatan BMKG, lebih dari 90% tsunami diakibatkan oleh fenomena tektonik atau kegempaan karenanya sistem Peringatan Dini yang terbangun dan beroperasi saat ini masih terbatas untuk Peringatan Dini Tsunami Tektonik yang dibangkitkan oleh gempa bumi saja.

“Tsunami di Pandeglang, Selat Sunda, Banten yang terjadi tahun 2018 lalu adalah salah satu contoh tsunami nontektonik. Yang terjadi akibat longsor lereng gunung ke laut, yang dipicu erupsi Gunung Api Anak Krakatau, bukan karena gempa bumi," kata dia dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

"Terbaru, adalah saat terjadinya gempa bumi magnitudo 6,1 di Pulau Seram Maluku Tengah, 16 Juni lalu yang juga mengakibatkan longsor lereng pantai sehingga berdampak tsunami dengan kenaikan muka air laut sekitar 50 cm," imbuhnya.

Baca juga: Curah Hujan Lebat, BMKG Minta 19 Daerah Ini Waspadai Banjir Bandang

Menurut dia, pada umumnya gempa bumi dengan magnitudo 6.1 di laut dekat pantai belum mampu membangkitkan tsunami, namun ternyata mampu mengakibatkan longsor pantai ke laut pada lereng pantai dengan bathimetri curam, dan akhirnya memicu tsunami kecil.

Dwikorita menjelaskan, penyempurnaan dan inovasi yang dilakukan BMKG dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami menjadi sebuah keharusan mengingat beberapa wilayah di Indonesia juga memiliki potensi kejadian serupa.

Baca juga: Gempa M4,8 Guncang Sukabumi, BMKG: Akibat Aktivitas Subduksi Megathrust

Sejarah mencatat, bencana alam tsunami nontektonik yang menelan korban jiwa sangat besar pernah terjadi sekitar 8 kali, yaitu Tsunami G. Gamkonora (1673), Tsunami G. Gamalama (1763), Tsunami G. Gamalama (1840), Tsunami Gunung Awu (1856), Tsunami Gunung Ruang (1871), Tsunami G. Krakatau (1883), Tsunami G. Rokatenda (1928), dan Tsunami Waiteba NTT akibat longsor tebing pantai (1979).

Dwikorita yang sejak tahun 2019 lalu, dipercaya sebagai Chair Intergovernmental Coordination Group Indian OceanTsunami Warning and Mitigation System (ICG IOTWMS), dan bertanggung jawab untuk memimpin Koordinasi Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di 28 Negara di sepanjang Pantai Samudra Hindia. "Jujur sampai saat ini belum ada negara yang memiliki sistem Peringatan Dini Tsunami nontektonik yang handal, cepat, tepat dan akurat," jelas dia.

Teknologi dan pemodelan tsunami yang ada kebanyakan berdasarkan perhitungan/analisis terhadap aktivitas tektonik atau kegempaan ( Earthquacke Centris). Hal Ini juga masih menjadi tantangan global. Sehingga, BMKG bersama para ahli/pakar, serta akademisi kampus dan perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri, terus berupaya berpacu dengan waktu untuk mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Non Tektonik, yang berbasis kajian ilmiah dan keilmuan.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir di Aceh, Jakarta, Jabar dan Jateng Hari Ini

“Kami rutin menggelar Focus Group Discussion bersama para ahli dan pakar gempa dan tsunami dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga kajian ilmiah seperti LIPI dan BPPT, juga dengan pakar dari United States Geological Survey (USGS), GFZ Jerman, GNS Science New Zealand ataupun dengan para pakar dari Perguruan Tinggi/Lembaga Riset di Jepang, Australia, India, Inggris dan Amerika. Semoga sistem peringatan dini tsunami non tektonik bisa segera tercipta,” imbuhnya.

Baca juga: Akhir Pekan, Hujan Intai Sebagian Wilayah Jakarta Siang Ini

Ia menambahkan bahwa mitigasi maupun sistem peringatan dini tidak akan berhasil efektif bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau oleh beberapa lembaga yang terfragmentasi/ tidak terintegrasi. Hal ini sejalan dengan amanah Perpres No 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), di mana sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan  terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari Pusat hingga ke Daerah. 

"Sistem Peringatan Dini ini terdiri dari bagian Hulu dan bagian Hilir. Bagian Hulu dikoordinasikan oleh BMKG di Pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan disseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan Media, serta terutama  ke Pemerintah Daerah/BPBD," paparnya.

Ia menambahkan bahwa mitigasi maupun sistem peringatan dini tidak akan berhasil efektif bila hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau oleh beberapa lembaga yang terfragmentasi/ tidak terintegrasi. Hal ini sejalan dengan amanah Perpres No 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), di mana sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan  terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari Pusat hingga ke Daerah. 
"Sistem Peringatan Dini ini terdiri dari bagian Hulu dan bagian Hilir. Bagian Hulu dikoordinasikan oleh BMKG di Pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan disseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan Media, serta terutama  ke Pemerintah Daerah/BPBD," paparnya.
Sedangkan Bagian Hilir, kata dia, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima  BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan/diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di Hilir.
Sementara itu, dari fact finding di lapangan,  Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami ini. Diantaranya adalah jam operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke !Pemerintah Daerah (BPBD)  tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat. 
“Padahal, Tidak jarang kejadian bencana alam di luar jam kerja kantor. Habis Maghrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam,  sesuai dengan amanah di dalam Perpres no 93 tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG  tidak terputus di tengah jalan,” terangnya. 
Sebagaimana amanat undang-undang, kata Dwikorita, BMKG hanya bertugas dalam penyampaian data dan informasi kepada Pemerintah Daerah (BPBD) dan stakeholder terkait. Sementara diseminasi dan amplifikasi informasi tersebut dari Pemerintah Daerah (BPBD) ke masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. 
"Untuk memastikan informasi BMKG benar-benar telah diterima BPBD yang selanjunya diteruskan kepada masyarakat, kami perlu melakukan sinergi dan koneksitas dengan Pemerintah Daerah (yaitu dengan Pimpinan Daerah, BPBD dan Kamtibmas di Daerah) secara rutin dan intensif, melalui Stasiun-Stasiun/Kantor-Kantor BMKG di Daerah," tuturnya. Sedangkan Bagian Hilir, kata dia, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima  BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan/diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di Hilir.

Sementara itu, dari fact finding di lapangan,  Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami di antaranya adalah jam operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke !Pemerintah Daerah (BPBD)  tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat. 

“Padahal, Tidak jarang kejadian bencana alam di luar jam kerja kantor. Habis Maghrib, dini hari, atau saat akhir pekan. Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam,  sesuai dengan amanah di dalam Perpres no 93 tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG  tidak terputus di tengah jalan,” terangnya. 

Sebagaimana amanat undang-undang, kata Dwikorita, BMKG hanya bertugas dalam penyampaian data dan informasi kepada Pemerintah Daerah (BPBD) dan stakeholder terkait. Sementara diseminasi dan amplifikasi informasi tersebut dari Pemerintah Daerah (BPBD) ke masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. 

"Untuk memastikan informasi BMKG benar-benar telah diterima BPBD yang selanjunya diteruskan kepada masyarakat, kami perlu melakukan sinergi dan koneksitas dengan Pemerintah Daerah (yaitu dengan Pimpinan Daerah, BPBD dan Kamtibmas di Daerah) secara rutin dan intensif, melalui Stasiun-Stasiun/Kantor-Kantor BMKG di Daerah," tuturnya. 

Baca juga: BMKG Umumkan Peringatan Gelombang Tinggi di Beberapa Wilayah Indonesia

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini