BNPB Susun Kajian Risiko Banjir dan Longsor di Jabodetabekpunjur

Binti Mufarida, Sindonews · Minggu 19 September 2021 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 19 337 2473662 bnpb-susun-kajian-risiko-banjir-dan-longsor-di-jabodetabekpunjur-0jlztjK1Ix.jpg Foto: Istimewa

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengkaji potensi bencana terutama bencana banjir, banjir bandang, dan longsor di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).

BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabekpunjur telah menandatangani komitmen bersama untuk penanggulangan banjir dan longsor untuk pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan pada 202o lalu.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) BNPB, Udrekh mengatakan bahwa proses penyusunan kajian tersebut melibatkan berbagai instansi dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi non pemerintah.

“Ini merupakan langkah kolaborasi antar pemangku kepentingan mengingat berbagai sumber data yang dipergunakan dalam kajian melibatkan multipihak,” ungkap Udrekh dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/9/2021).

Udrekh juga menegaskan bahwa dalam penanganan bencana merupakan urusan bersama. “Bahwa penanganan bencana merupakan urusan bersama, baik pada tahap pra, tanggap dan pascabencana,” ujarnya.

Baca juga: Anies Sebut Luapan Kali Krukut Penyebab Banjir di Kemang dan Sudirman

Sejalan dengan hal itu, Udrekh mengungkapkan bahwa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga memberikan apresiasi positif melalui penyusunan kajian risiko bencana yang menjadi dasar pemilihan lokasi atau wilayah prioritas bersama antara pusat dan daerah sebagai langkah pengurangan risiko bencana di wilayah Jabodetabekpunjur.

“Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) siap mendukung upaya penyusunan kajian risiko bencana melalui dukungan beragam data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis untuk memperkuat kajian,” paparnya.

Baca juga: Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat kini Sambangi 10 Kecamatan di Pangandaran

Sementara, kata Udrekh, Badan Informasi Geospasial sebagai wali data peta banjir juga telah menyampaikan bahwa peta yang telah disusun sudah baik dan sesuai dengan petunjuk teknis yang menjadi konsideran. Namun sehubungan dengan Kebijakan Satu Peta (KSP), perlu diperhatikan kembali penyusunan basis dan struktur data agar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

Kemudian, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingatkan pentingnya validasi untuk setiap peta yang dihasilkan serta curah hujan dalam daerah aliran Sungai Citarum yang dipengaruhi faktor alam sudah diminimalkan dengan adanya bendungan sehingga perlu dicermati dan dipertimbangkan kembali metodologi analisis bahaya yang dipergunakan.

Baca juga: Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah Warga Kepulauan Talaud, Tak Ada Korban Jiwa

“Hal ini turut dibenarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang juga menekankan pemilihan metode dalam penyusunan peta bahaya,” papar Udrekh.

Udrekh mengatakan pemerintah daerah di kawasan Jabodetabekpunjur pun mengharapkan bahwa unit analisis dan identifikasi risiko juga dapat memotret kondisi desa sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan penguatan-penguatan kapasitas wilayah desa oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat kini Sambangi 10 Kecamatan di Pangandaran

“Kajian risiko bencana kawasan Jabodetabekpunjur nantinya dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tersebut,” paparnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini