KPK Peringatkan Pejabat Negara Dilarang Kongkalikong dengan Swasta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 17 September 2021 08:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 17 337 2472704 kpk-peringatkan-pejabat-negara-dilarang-kongkalikong-dengan-swasta-qckhleVXaB.jpg Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan keras kepada para pejabat negara agar tidak kongkalikong dengan pengusaha atau pihak swasta. Biasanya, banyak pejabat negara kongkalikong dengan swasta terkait proyek pengadaan ataupun perizinan, yang kemudian berujung di lembaga antirasuah.

Demikian diperingatkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, setelah adanya pejabat daerah yang kembali tertangkap tangan. Pejabat daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tersebut yakni, Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Maliki.

"Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, KPK berharap tidak ada lagi pejabat dan penyelenggara negara yang berkongkalingkong bersama swasta untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, Jumat (17/9/2021).

Baca juga:  KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Suap Proyek dalam OTT di Kalsel

Lebih lanjut, dibeberkan Alex, mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK di daerah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Alex melihat selalu ada celah bagi para koruptor untuk melakukan aksi jahatnya meskipun sistem pengadaan barang dan jasa sudah menerapkan daring atau online.

"Hampir 90 persen korupsi yang ditangani baik oleh KPK, Kejaksaan, ataupun Kepolisian di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Baca juga:  KPK Selisik Dugaan Gratifikasi untuk Pejabat Sarana Jaya

Alex berpandangan masih banyak pengusaha mencoba melobi pejabat daerah dengan cara yang dilarang untuk memenangkan tender proyek. Pun demikian sebaliknya, tak sedikit juga pejabat daerah yang mencari keuntungan dengan syarat adanya komitmen fee kepada pengusaha yang dimenangkan tendernya.

"Persekongkolan bisa terjadi antara penyedia jasa dengan panitia lelang, PPK, KPA atau penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal," papar Alex.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini